Beijing, LiputanIslam.com — Pemerintah Cina memprotes AS setelah kantor perwakilan Taiwan di Washington mengibarkan bendera Taiwan pada tahun baru 1 Januari lalu. Demikian Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, Senin (5/1). Beijing mendesak Amerika Serikat untuk menghormati kebijakan “satu Cina.”
Menanggapi protes itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapat pemberitahuan sebelum pengibaran bendera dan menegaskan bahwa tindakan kantor perwakilan Taiwan bertentangan dengan kebijakan Gedung Putih.
Cina menganggap Taiwan sebagai salah satu dari provinsinya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika daerah tersebut berniat untuk memerdekakan diri. Kebijakan “satu Cina” menyatakan bahwa hanya ada satu Cina dan bahwa Taiwan adalah bagian dari padanya.
Surat kabar dari Taiwan, China Post, menulis hari Sabtu (3/1) bahwa pengibaran bendera di Washington merupakan yang pertama sejak 36 tahun setelah Amerika Serikat mengakui kebijakan “satu Cina” pada tahun 1979.
Menurut China Post yang mengutip Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Washington, lebih dari 100 orang menghadiri upacara pada tahun baru itu, termasuk utusan tertinggi Taiwan untuk AS, Shen Lyushun.
“Kami secara tegas menolak pengibaran bendera oleh perwakilan Taiwan di Washington dan telah mengajukan protes resmi kepada Amerika Serikat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying kepada wartawan seperti dilansir Antara, Selasa (6/1).
Hua mendesak Amerika Serikat mematuhi kebijakan “satu Cina” dan menangani persoalan dengan Taiwan dengan tepat demi mencegah berulangnya kejadian serupa pada masa mendatang.
Sementara itu juru bicara Kemenlu AS Jen Psaki mengatakan bahwa pihaknya “tidak mengetahui adanya pengibaran bendera sebelum kejadian.”
“Tidak ada pejabat pemerintah AS yang menghadiri acara tersebut dalam kapasitas apa pun,” kata dia.
Insiden pengibaran bendera merupakan peristiwa terbaru terkait Taiwan yang memanaskan hubungan Washington dengan Beijing. Pada Desember lalu Cina juga sempat mengajukan protes resmi terhadap AS setelah Presiden Barack Obama mengesahkan penjualan sejumlah senjata di Taiwan.(ca)