Beijing, LiputanIslam.com — Setelah kampanye anti-korupsi terhadap para pejabat negara dan pemimpin partai komunis yang berkuasa, Cina kini melakukan kampanye lainnya, yaitu anti pelacuran dan perzinahan.
Koran berbahasa Inggris China Daily sebagaimana dikutip kantor berita BBC, Jumat (18/7), melaporkan bahwa partai komunis yang merupakan penguasa tunggal di Cina kini telah mengeluarkan larangan bagi tindakan pelacuran atau perzinahan yang disebut sebagai tindakan “korupsi moral”.
Dalam laporan tersebut disebutkan, sejak bulan Juni lalu partai komunis telah memperingatkan anggota-anggotanya bahwa mereka harus menerapkan “standar moral yang lebih tinggi” dari masyarakat kebanyakan.
Terkait dengan hal itu disebutkan dalam laporan tersebut bahwa 6 orang pejabat telah dinyatakan bersalah melakukan tindakan “perzinahan”.
Tidak ada penjelasan secara rinci tentang bentuk pelanggaran “perzinanah” serta hukuman atas pelanggaran tersebut, namun dilaporkan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan “perzinahan” adalah memiliki “simpanan” lebih dari 3 orang.
Di mata publik Cina, pergundikan merupakan puncak dari tindakan korupsi. Asumsi publik menetapkan bahwa seorang pejabat tidak akan bisa memelihara istri simpanan dengan gaya hidup mewah tanpa melakukan korupsi. Demikian laporan tersebut menyebutkan.
Menurut laporan pemerintah Cina tahun 2007, sekitar 90% pejabat yang terlibat korupsi memiliki istri simpanan, dan dalam kebanyakan kasus lebih dari seorang.
Ketika mantan pejabat tinggi Bo Xilai dituduh melakukan tindakan korupsi, jaksa hanya menyebutkannya “melakukan hubungan tidak patut dengan beberapa wanita” tanpa memberikan hukuman tambahan atas tindakan tersebut.
Hukuman atas tindakan korupsi tentu patut diberikan. Namun cap sebagai pelaku “korupsi moral” sebelum sidang dimulai, menjadi hukuman tambahan yang tidak kalah berat.(ca)