Beijing, LiputanIslam.com — Sebuah penyelidikan yang diadakan pemerintah Cina di Provinsi Guangdong menemukan lebih dari 1.000 pejabat lokal “nakal” yang menyekolahkan atau memindahkan anak-anak dan istrinya ke luar negeri dengan motif pencucian uang.
Meski bukan kejahatan, para pemimpin komunis Cina manganggap hal itu berpotensi menimbulkan kejahatan korupsi dan karenanya bermaksud untuk mencegahnya.
Sebagaimana dilaporan kantor berita Xinhua dan dikutip oleh BBC, Sabtu (7/6), para pejabat Guangdong telah diberi ancaman untuk menarik kembali anak-anak dan istri mereka dari luar negeri, atau menghadapi sanksi administrasi berupa demosi.
Sebagaiman laporan Xinhua, sebanyak 200 pejabat telah setuju untuk memanggil kembali putra-putri mereka dari luar negeri. Sebanyak 866 pejabat lainnya memilih diturunkan pangkatnya, termasuk 9 pejabat setingkat walikota.
Seorang pejabat bernama keluarga Liu, mengatakan kepada Xinhua bahwa ia memilih mundur dari jabatannya daripada memaksa istrinya yang tinggal di Hongkong untuk pindah ke Cina. Hongkong, meski termasuk wilayah Cina namun masih dianggap sebagai “setengah asing” dalam administrasi Cina.
“Saya katakan kepada orang tua dan istri saya tentang aturan baru ini, namun istri saya memilih tetap tinggal di Hongkong. Karena keluarga sangat penting bagi saya, saya memutuskan mendukung keputusan istri saya dan mengundurkan diri dari jabatan,” katanya.
Kebijakan baru ini terkait dengan kasus yang menimpa mantan pejabat tertinggi Partai Komunis Cina Bo Xilai. Bo yang didakwa melakukan tindakan korupsi dan penyalangunaan kewenangan tahun lalu, diketahui telah mengirimkan anaknya belajar ke sekolah swasta elit di Inggris, Harrow.(ca/bbc)