Canberra, LiputanIslam.com — Australia akan memperketat aturan bepergian untuk mempersempit ruang gerak aksi-aksi terorisme. Demikian keterangan PM Australia dalam pernyataan pers di Canberra, Selasa (5/8) petang sebagaimana dilaporkan kantor berita BBC.
Dalam pernyataan pers bersama Menlu Julie Bishop dan Kajagung George Brandis itu PM Tony Abbott mengatakan bahwa peraturan baru itu akan mempermudah aparat keamanan untuk “mengidentifikasi, mendakwa dan kemudian menuntut orang-orang yang melakukan tindakan terorisme di luar negeri”.
Ketentuan baru tersebut termasuk menganggap bepergian ke wilayah yang dilarang tanpa alasan jelas, sebagai tindakan kejahatan.
Pemerintah juga berhak untuk mengkriminalisasikan aksi-aksi yang mendorong dan mendukung terorisme, mempermudah aparat keamanan untuk melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan terhadap para terduga teroris.
Diperkirakan antara 150 dan 160 warga Australia telah bergabung dengan kelompok-kelompok radikal yang bertempur di wilayah Timur Tengah.
Menurut laporan kantor berita Australia ABC, aparat keamanan Australia akan mendapatkan tambahan dana sebesar A$630 juta atau setara $580 juta untuk menangani terorisme dalam 4 tahun ke depan.
Pengumuman Australia ini menyusul langkah Indonesia yang telah melarang keberadaan kelompok Islamic State (ISIS), Senin (4/8). Idiologi kelompok ini dianggap melanggar “negara kesatuan” dan “kebinekaan” Indonesia.
Bulan lalu pemimpin kelompok Jemaah Islamiah Abu Bakar Bashir, dilaporkan telah memberikan dukungan resmi kepada ISIS. Selain itu diperkirakan 30 warga Indonesia telah bergabung dengan kelompok-kelompok radikal seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra.
Bulan lalu pemerintah Singapura mengumumkan keberadaan beberapa warganya yang bergabung dengan kelompok radikal yang berperang di Suriah. Sementara itu pada bulan Juni pemerintah Malaysia menangkap 15 orang yang diduga menjadi pendukung ISIS.(ca)