Fortaleza, LiputanIslam.com — Negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) sepakat membentuk bank pembangunan baru dengan modal awal senilai $100 miliar.
Kesepakatan tersebut disepakati pemimpin-pemimpin negara BRICS dalam pertemuan di Fortaleza, Brazil, Selasa (15/7). Demikian dilaporkan BBC.
Pemimpin-pemimpin tersebut adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, PM India Narendra Modi, Presiden Brazil Dilma Rousseff, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Afsel Jacob Zuma.
Selain sebagain bank pembangunan, bank baru tersebut berfungsi sebagai penyedia dana cadangan yang diharapkan bisa membantu negara-negara anggotanya dari krisis keuangan. Pembagian modal awal dibagi rata bagi semua negara anggota. Bank ini akan bermarkas di Shanghai, Cina, dan presiden pertamanya berasal dari India. Selanjutnya presiden bank ini akan dijabat bergiliran oleh pejabat dari masing-masing negara anggota.
Pembentukan bank ini diumumkan oleh Presiden Brazil Dilma Rousseff di sela-sela pertemuan di Fortaleza, Selasa (15/7).
Pembentukan bank pembangunan ini menjadi langkah nyata negara-negara BRICS yang memiliki komintmen bersama untuk memajukan “blok” ekonomi mereka sendiri tanpa tergantung kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang dikuasai negara-negara maju.
Dalam pidatonya Dilma Rousseff memberikan kejelasan tentang misi pembentukan bank tersebut. Menurutnya “negara-negara BRICS memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan positif, sesuatu yang lebih adil dan fair”.
Pada tahap awal, bank akan beroperasi dengan modal awal $50 miliar. Selanjutnya dana tambahan senilai $100 miliar akan ditambahkan sebagai dana cadangan yang diatur oleh sebuah “Contingency Reserve Arrangement” dengan fungsi membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah “tekanan likuiditas jangka pendek, mempromosikan kerjasama lanjuta BRICS, memperkuat jaring pengaman keuangan global, dan mengisi kekurangan dalam sistem keuangan global yang sudah ada”.
Ide pembentukan bank ini sebenarnya telah muncul sejak BRICS terbentuk. Negara-negara anggota kelompok ini menuduh Bank Dunia dan IMF tidak memberikan mereka kekuasaan yang sama sebagaimana negara-negara maju seperti Amerika, Jepang atau Uni Eropa.(ca)