Genewa, liputanislam.com — Setelah sempat ditolak oleh delegasi oposisi, tuntutan delegasi pemerintah Suriah untuk membahas masalah “terorisme” dalam perundingan Genewea II akhirnya disetujui dan diwujudkan dalam sesi perundingan hari Kamis (30/1). Atas terjadinya kesepakatan tersebut utusan khusus PBB dan Liga Arab Lakhdar Brahimi, yang menjadi negosiator perundingan menyebutnya sebagai langkah maju.
“Es mulai mencair. Pelan namun pasti,” kata Brahimi kepada wartawan, Kamis waktu setempat, tentang perkembangan perundingan Genewa II antara delegasi pemerintah dengan oposisi.
Brahimi mengakui bahwa sampai sejauh ini belum ada perkembangan yang mendasar, namun ia berharap hal itu akan terjadi pada penutupan putaran pertama perundingan yang akan berakhir hari Jumat ini.
Menurut rencana pada hari Jumat yang meerupakan hari terakhir perundingan putaran pertama, kedua pihak akan menyimpulkan hasi perundingan yang telah tercapai dan menetapkan langkah-langkah berikutnya pada perundingan putaran berikutnya. Putaran kedua kemungkinan akan dilangsungkan seminggu kemudian di Genewa.
“Saya berharap pada putaran kedua perundingan akan lebih terstruktur dan lebih produktif dibandingkan putaran pertama,” kata Brahimi.
Perundingan hari Rabu juga merupakan sebuah langkah maju setelah kedua delegasi yang bertikai setuju untuk membicarakan masalah “badan pemerintahan transisi”, meski kedua delegasi masih belum menemukan kesepakatan tentang peran Presiden Assad dalam pemerintahan transisi tersebut. Kubu oposisi bersikeras bahwa Assad tidak boleh terlibat dalam pemerintahan transisi. sebaliknya kubu pemerintah berkukuh Assad harus terlibat dalam pemerintahan transisi.
Anggota delegasi pemerintah yang juga penasihat presiden, Buthaina Shaaban mengatakan bahwa komunike Genewa I yang dibuat tahun 2012 menyerukan penghentian kekerasan yang berarti juga kewajiban untuk menghancurkana terorisme.
Pada hari Rabu (20/1) Brahimi menyerukan Rusia dan Amerika untuk menggunakan pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang bertikai, untuk menghentikan pertikaian. Meski belum ada perkembangan yang mendasar dalam perundingan, pemerintah Suriah telah menunjukkan etikad baiknya menyelesaikan konflik yang telah menelan nyawa lebih dari 100.000 warga Suriah tersebut. Pemerintah akhirnya mengijinkan warga sipil yang terkepung bersama pemberontak di Homs, untuk meninggalkan kota.(ca/AFP, Reuters, Al-akhbar)