Medan, LiputanIslam.com — Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono menyebutkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus berjiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Jangan menyuruh rakyatnya berjiwa pancasila, tapi aparatur negaranya enggak Pancasilais. makanya ASN harus bisa jadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hariyono di Medan, Rabu (11/12).
Selain itu, ASN menurutnya wajib mengikuti aturan dan regulasi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN.
Hariyono menyinggung perihal banyaknya ASN yang telah terdeteksi terpapar radikalisme dari temuan unggahan di sosial media maupun aplikasi perpesanan.
“Ujaran kebencian, caci maki, itu layak enggak sih dilakukan di acara dinas maupin non dinas? Itu kan enggak pas,” kata dia.
“Karena apapun ASN itu selalu dilihat masyarakat sebagai ‘public figure,’ apalagi dia dibayar negara, terus mencaci-maki negara, kan kontradiksi?” ujar Hariyono melanjutkan.
Baca juga: BNPT Sebut Radikalisme Bukan Soal Pakaian Tapi Mindset
Sebelumnya, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri dibuat untuk melindungi ASN dari bahaya radikalisme.
“SKB ini untuk melindungi ASN dari bahaya terpapar ideologi ekstrim yang bisa mengancam integritas nasional,” kata Mudzakir di Jakarta, Selasa (10/12).
SKB tersebut ditandatangani 11 kementerian dan lembaga. Seiring penandatangan tersebut, pemerintah juga meluncurkan portal aduan www.aduanasn.id.
Mudzakir mengatakan ada mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Mekanisme itu untuk melindungi ASN dari tindakan kesewenang-wenangan.
Dalam pengaduan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ASN, pelapor wajib menyertakan lampiran bukti berupa video/teks/foto. Nantinya ASN yang dilaporkan juga akan diklarifikasi oleh tim pemeriksa untuk diberikan kesempatan membela diri. (Ay/Antara)