Sampang, LiputanIslam.com–Perdebatan dan kisruh seputar Pilpres 2014 dan kekejaman tentara Israel di Gaza seolah mengalihkan perhatian publik dari nasib saudara sebangsa yang selama dua tahun terakhir telah terusir dari kampung halaman. Mereka adalah warga Syiah Sampang yang sejak Syawal 1433/Agustus 2012 menjadi pengungsi karena kehilangan rumah akibat dibakar massa intoleran.
Situs ahlulbait.org memberitakan, Koordinator pengungsi Syiah Sampang, Ikli Al Milal menyampaikan adanya larangan mudik. Dia mengirimkan foto selebaran bertuliskan “Posko BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Jawa Timur tidak memberikan izin kepada warga pengungsi Sampang untuk merayakan hari raya Idul Fitri demi keamanan.”
Pada bulan Syawal 2012, warga Sampang bermazhab Syiah di desa Karanggayam kecamatan Omben diserang oleh massa yang membakari rumah dan ternak mereka. Warga pun mengungsi ke GOR Sampang. Pada Januari 2013, alih-alih mengembalikan hak warga atas tanah dan rumah mereka, pemerintah daerah malah memindahkan mereka ke Rusunawa Jemundo, Sidoarjo.
Berbagai elemen masyarakat telah melakukan serangkaian inisiatif untuk memulihkan konflik. Di antaranya, adanya usulan program bedah rumah dan program orientasi pengungsi dalam asuhan Kiai Noer Iskandar SQ. Program ini sudah disepakati para kiai, pengungsi dan warga di kampung. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Kiai Noer Iskandar SQ, sejumlah kiai kunci dan pihak pendamping pengungsi sudah bersepakat dan mengikatkan diri dalam tanda tangan.
Menurut Hertasning Ichlas, Koordinator YLBHU (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia) yang selama ini memberikan advokasi dan pendampingan kepada warga Sampang yang terusir, semua usulan itu terhambat saat harus melewati otoritas pemerintah (Gubernur dan Presiden).
Pemerintah yang seharusnya menjadi pihak yang terdepan mengupayakan rekonsiliasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga, dalam kasus Sampang, justru menjadi penghambat. Misalnya, pada Kamis (12/1/2012), aparat pemda mengusir warga Syiah Sampang dari lapangan GOR tempat mereka mengungsi, dengan alasan GOR akan dipergunakan untuk acara latihan bulutangkis Bupati.
Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur mencatat, sebelumnya Pemkab Sampang tidak memperlakukan para pengungsi secara layak, menghambat bantuan dari luar dan, puncaknya, tidak ada satupun pejabat publik termasuk aparat keamanan yang memberikan jaminan keamanan terhadap pengungsi Syiah (Tribunnews, 12/1/2012).
Buruknya kinerja pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus Sampang terlihat berkorelasi dengan keburukan kinerja mereka dalam kasus pemilu. Situs NU Online memberitakan, Sampang seolah memiliki tradisi kecurangan dalam pemilu. Pada pemilu tahun 1997, Sampang menjadi satu-satunya daerah tingkat II di Indonesia kala itu yang dilakukan pemilu ulang. Peristiwa yang terjadi saat Orde Baru berkuasa ini dilatar belakangi oleh praktek-praktek rekayasa dan manipulasi suara oleh penguasa untuk memenangkan Golkar. Kecurangan secara massif dan sistematis dilakukan oleh panitia pelaksana pemilu di beberapa TPS dan PPS/kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang kala itu. Praktek-praktek curang seperti mencoblos surat suara sendiri, banyaknya warga yang tidak didaftar sebagai pemilih dan tidak diberikannya form CA/CA-1 ke saksi-saksi PPP telah memicu kemarahan sebagian besar kyai dan masyarakat Sampang.
Akibatnya, pada tanggal 29 Mei 1997 terjadilah kerusuhan massal di kota maupun desa dengan membakar kotak suara dan tempat-tempat lainnya untuk menuntut pemilu ulang di Sampang. Banyak korban luka dan meninggal dalam kerusuhan saat ini yang sampai saat ini belum jelas penanganannya. Pasca kerusuhan tersebut, barulah pemerintah menyetujui digelar pemilu ulang pada tanggal 4 Juni 1997.
Selanjutnya, pada Pemilu 2004, Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghitungan ulang di enam kecamatan di Sampang.
Temuan praktek kecurangan kembali mencuat saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur tahun 2008, dan Sampang kembali mencatat rekor baru dalam pesta demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Di provinsi lain belum ada pemilihan gubernur sampai dihelat sebanyak tiga putaran. Hanya di Jawa Timur fenomena semacam itu terjadi dan tempatnya di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.
Kasus atau indikasi kecurangan juga terjadi pada Pemilu DPRD I/DPRD II/DPR dan DPD tahun 2009, Pilgub 2013, Pileg 2014, dan terakhir, Pilpres 2014. Ironisnya, pelaku-pelaku kecurangan pemilu itu tidak pernah mendapatkan hukuman.
Pembenahan kinerja Pemda Jatim, termasuk Sampang, agaknya menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintahan baru Indonesia.(dw)