Jakarta, LiputanIslam.com – Sikap pemerintah yang terlihat ragu-ragu dalam memutuskan kepada siapa pengelolaan ladang minyak dan gas bumi di Blok Mahakam akan diberikan — pada saat habis kontraknya pada tahun 2017 dengan perusahaan asal Prancis yakni Total E&P Indonesie, kembali terlihat melalui pernyataan Wakil Menteri SDM Susilo Siswoutomo.
“Bukan tidak berpihak kepada negara, Pertamina itu bukan negara walaupun dia 100% milik negara. Blok Mahakam habis kontraknya itu jadi milik negara, tapi belum tentu dikasih ke Pertamina. Pertamina boleh saja mengajukan ingin mengelola, tapi tidak otomatis, bisa saja kita (pemerintah) tenderkan kembali,” kata Susilo saat ditemui di The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC, Kamis (22/5/2014), seperti dilansir Detik.com.
Alasan Susilo mengapa Blok Mahakam tidak langsung diberikan ke PT Pertamina selaku BUMN dibidang energi karena lebih mementingkan kepentingan negara.
“Mana yang lebih menguntungkan bagi negara, kalau asal tunjuk langsung nanti kita disalahkan. Karena pada dasarnya hasil dari blok tersebut 85% menjadi milik negara, yang mereka dapat itu (baik itu Pertamina atau Total nanti) hanya 15%, tergantung ekonomis apa tidak,” ucapnya.
Susilo menegaskan, Pertamina jangan hanya asal klaim bisa mengoperasikan Blok Mahakam, karena BUMN tersebut belum membuat proposal kesanggupan mengelola Blok Mahakam pasca dikelola Total E&P.
“Kalau sudah ada yang operasikan 30 tahun, pasti bikin proposalnya tebal, kalau Pertamina yang bikin (proposal) kan belum pernah operasikan (Blok Mahakam). Bagaimana bisa bikin proposal kami sanggup operasikan, hanya kata-kata,” jelasnya.
Hal ini mengundang keprihatinan Dirgo D Purbo dari Institute Kepentingan Nasional RI. Dalam pernyataannya di jejaring sosial, Dirgo mengungkapkan bahwa pernyataan dari Wakil Menteri SDM tersebut sangat menyedihkan.
“Pernyataan yang sangat menyedihkan, seolah-olah putra-putri bangsa tidak sanggup. Padahal di forum IPA ini kita lihat mereka semua tampil mempresentasikan masalah teknik minyak dan gas. Mahakam harus dikelola oleh Pertamina, tidak bisa tidak” tulis Dirgo.
Lantas, bagaimana jika Pertamina yang dianggap belum berpengalaman oleh Wakil Menteri SDM harus mengoperasikan Blok Mahakam ? Tidakkah membawa pengaruh negatif terhadap kepentingan negara?
Menurut Dirgo, yang pertama kali harus dilakukan adalah Pemerintah mempercayakan kepada Pertamina pengelolaannya, untuk kemudian di farm-out [dikontrol-red] 49%. Kemudian, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti gas alam tidak untuk diekpor melainkan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri mengingat Indonesia sedang dalam kondisi defisit gas. PLN saat ini sedang kelimpungan mencari pasokan gas, begitupun halnya dengan pabrik pupuk, keramik, dan berbagai pabrik industri lainnya.
Dirgo juga menjelaskan bahwa inilah makna daripada keuntungan negara yang sebesar-besarnya dalam konteks kepentingan nasional Republik Indonesia, dan langkah-langkah itu dijamin 1000% tidak melanggar “aturan main” dalam skala internasional. Hal ini sekaligus mewujudkan yang terbaik bagi negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, yang dalam ayat 3 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Lalu, kepada siapakah kelak pemerintah akan berpihak? (ba/LiputanIslam.com)