Jakarta, LiputanIslam.com— Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, hari ini Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan BJ Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini memberikan sejumlah saran Jokowi yang kini tengah dihadapkan pada posisi sulit terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi telah dipilih oleh lebih dari setengah rakyat Indonesia.
“Sekarang tidak ada satu pun partai di bumi Indonesia yang memiliki suara lebih dari 20 persen suara. Tapi presiden Indonesia sekurang-kurangnya mendapat dukungan minimal 51 persen. Dia dipilih untuk memihak 100 persen kepentingan rakyat,” kata Habibie dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis, 29 Januari 2015 seperti dilansir kompas.com.
Habibie mengingatkan presiden pada zaman Orde Baru sangat berbeda dengan zaman reformasi saat ini. Habibie mengatakan, pada zaman Orde Baru kekuasaan ada di tangan parlemen.
“Presiden, hanya sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, presiden langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, presiden hanya boleh berpihak pada rakyat dan tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu.”
“Jangan lupa keputusan presiden dipilih langsung rakyat, itu produk hukum juga, sama. Akarnya juga undang-undang,” tambah dia.
Habibie dengan gaya santainya pun menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi ini adalah bagian dari kedekatan hubungan khas orang Indonesia.
“Kalau ada Pakde mau datang, mau tanya kabar. Itu wajar saja. Saya yakin saya bicara ini Anda tentu tahu,” kata dia.
Jokowi juga Bertemu Kompolnas
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga melakukan pertemuan dengan Jokowi hari ini di Istana Negara. Namun dalam kesempatan tersebut, Kompolnas belum memberikan usulan nama calon Kapolri baru untuk menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan.
“Belum, karena Presiden berikan arahan,” ujar anggota Kompolnas, Syafriadi Cut Ali.
Terkait usulan yang telah dikeluarkan Tim 9, bahwa Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, Syafriadi mengatakan, pihaknya memilih untuk menunggu hasil pra-peradilan.
“K an berproses. Kita belum tahu hasilnya apa, jadi kita tunggu saja. Minggu depan mungkin sudah ada keputusan,” terangnya.
Kompolnas juga merekomendasikan kepada Jokowi untuk menunggu proses praperadilan untuk menyikapi kasus Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan rekening gendut oleh KPK. (ba)