Jakarta, LiputanIslam.com– Sebanyak 36 ormas Islam melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma’ruf Amin di rumah dinasnya pada Kamis (28/11) malam. Pada pertemuan itu dibuat enam kesepakatan bersama ormas-ormas Islam, mulai dari persoalan kenegaraan hingga sikap terhadap radikalisme.
“Dalam pertemuan telah diperbincangkan berbagai masalah dan telah ada kesepakatan-kesepakatan baik mengenai kenegaraan, persatuan, keutuhan bangsa, keumatan ekonomi umat,” ucap Wapres Kiai Ma’ruf.
Enam poin kesepakatan bersama ormas Islam itu dibacakan Wasekjen Bidang Fatwa MUI Sholahuddin Al Aiyub. Pertama, para pimpinan ormas Islam diminta mempunyai pemahaman terkait berdirinya NKRI yang merupakan kesepakatan nasional atau (al-mitsaq al-wathani). Karena itu, para pimpinan ormas diharuskan menjaga dan mempertahankan negara dan bangsa secara bersama-sama.
Kedua, Wapres dan para ormas bersepakat tetap menjalin hubungan persaudaraan antar sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) dan antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah). Ini karena kondisi umat Islam yang sangat majemuk membuka peluang terjadinya perbedaan-perbedaan dan dalam tahap tertentu bisa berubah menjadi perpecahan.
Ketiga, umat Islam mempunyai kesempatan yang besar untuk mengambil peran kebangsaan dan kenegaraan secara lebih proporsional. Namun demikian, upaya-upaya untuk memperjuangkan hal itu, harus tetap melalui mekanisme yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.
“Kondisi umat Islam yang sebagian besar masih lemah secara ekonomi membutuhkan keberpihakan kebijakan secara nasional, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi umat untuk dapat bersaing secara lebih setara,” ucapnya.
kelima, lanjut Sholahuddin, pimpinan ormas Islam bersepakat agar menghindari narasi dan wacana yang dapat memecah belah persatuan umat. Ini mengingat, kondisi bangsa yang masih banyak tantangan perlu untuk dihadapi secara bersama-sama dengan semangat persatuan bangsa.
Baca: Menristek: Indonesia Butuh Tambahan Ahli Coding
Terakhir, semua pihak bersepakat menghindari wacana tentang radikalisme dan separatisme yang tidak terukur berdampak kontra produktif untuk persatuan umat dan bangsa. “Kami bersepakat untuk secara periodik bertemu dengan difasilitasi oleh Bapak Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin untuk membicarakan permasalahan yang lebih khusus,” katanya. (aw/republika/kompas).