Kualalumpur, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Malaysia Najib Razak melakukan perombakan besar-besaran kabinetnya setelah terjadi perselisihan dengan sejumlah menterinya terkait kasus korupsi yang tengah menjadi perhatian publik Malaysia.
Pada hari Selasa (28/7) Najib memecat Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan empat orang menteri masing-masing menteri pembangunan kawasan pedesaan Mohd Shafie Apdal, menteri koperasi dan perdagangan dalam negeri Hasan Malek, menteri lingkungan dan sumber daya alam G. Palanivel, serta menteri sains dan teknologi Ewon Ebin.
Najib kini tengah menjadi sorotan karena dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi setelah munculnya dokumen rahasia yang menyebutkan ia telah menerima dana sebesar $700 juta dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), perusahaan investasi negara yang dibentuk tahun 2009.
Yassin beberapa hari lalu secara terbuka mendesak Najib untuk memberikan pernyataan terkait dengan tuduhan itu. Dalam pernyataan tentang pergantian kabinet ini, Najib menyinggung hal tersebut sebagai tindakan yang tidak patut. Yassin kini digantikan oleh Ahmad Zahid Hamidi yang juga menteri dalam negeri.
“Keputusan untuk mengganti Muhyiddin Yassin adalah sangat berat, namun kepemimpinan adalah melakukan hal yang dianggap tepat. Untuk memimpin Malaysia, saya harus memiliki tim yang solid dan bersatu dan bergerak ke arah yang sama,” kata Najib seperti dilansir Press TV. Ia menambahkan bahwa perselisihan yang terbuka antar pejbat akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik.
Selain itu, Najib juga memecat Jaksa Agung Abdul Gani Patail yang memimpin penyidikan kasus 1MDB ini. Ia digantikan oleh Mohamed Apandi Ali.
Tentang tuduhan suap itu, Najib menuduhnya sebagai kampanye negatif lawan untuk melengserkannya dari kekuasaan. 1MDB juta telah membantah mengirim uang ke rekening pribadi Najib.
Namun, tindakan Najib ini juga memicu kritikan yang menuduhnya berusaha menghindari penyelidikan.
“Apa yang terjadi hari ini telah melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hal ini hanya menambah persoalan dan bukan memecahkannya,” kata Ambiga Sreenevasan ketua National Human Rights Society (Hakam), LSM pengawas HAM terkemuka di Malaysia.(ca)