Jakarta, LiputanIslam.com – Anak usaha Pertamina, yang menjalankan fungsi dalam pengadaan minyak, yaitu Petral, akan ditutup dalam pemerintahan Jokowi-JK mendatang untuk memberantas mafia migas.
Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa mafia migas diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Penindakan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
“Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin, 22 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Sementara itu, anggota Tim Pokja Energi Rumah Transisi, Erwin Usman mengatakan, pada dasarnya mafia migas melibatkan aktor-aktor birokrasi, politikus, dan bisnis. Tiga serangkai ini tak bisa dipisahkan.
Dia menjelaskan, birokrasi berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya di pemerintah, politikus untuk ongkos politik serta sederet kebutuhan hidup glamour mereka. Adapun kelompok bisnis, berkepentingan untuk tetap menguasai jaringan monopoli dan sindikasi kartel dalam dunia migas.
Erwin juga menyatakan bahwa usaha untuk memberantas dan menihilkan mafia migas dibutuhkan tindakan komprehensif. Tindakan tersebut merupakan kombinasi antara perbaikan atau revolusi mental dan sistem secara total, serta penindakan hukum yang adil dan tak pandang bulu.
Menurutnya, ada lima kunci pemberantasan mafia migas. Pertama, skema pemberantasannya mesti menihilkan mafia di hulu, lalu ke hilir.
Kedua, jangan sampai skema yang disusun hanya menyingkirkan mafia lama, namun lalu menumbuhkan jaringan mafia baru.
Ketiga, secepat mungkin pemerintah membenahi sistem tatakelola migas nasional.
Keempat, seluruh kontrak tambang dan migas yang telah habis masa berlakunya wajib diambil alih.
“Adapun yang terakhir, segera fokuskan sumber daya dan sumber dana untuk bangun kilang baru,” sebutnya. (ph)