Amsterdam, LiputanIslam.com — Rakyat Belanda menggelar acara “perang tomat” di pusat kota Amsterdam, Minggu (14/9). Ratusan orang terlibat saling lempar ratusan ribu tomat, tidak jauh dari istana kerajaan. Buah pir dan apel juga dilibatkan dalam pesta permainan tersebut.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Russia Today, aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas “perang sanksi” antara Uni Eropa dengan Rusia yang berdampak pada ditolaknya produk-produk buah-buahan Belanda oleh Rusia.
Aksi tersebut digelar setelah 45 perusahaan agribisnis besar Belanda mengajukan tuntutan ganti rugi ke Netherlands Enterprise Agency. Di bawah skema yang berlaku, para petani bisa mendapatkan kompensasi jika produk mereka rusak, atau jika produk mereka diserahkan kepada Bank Makanan.
“Kami berbicara tentang sejumlah besar buah-buahan dan sayur-mayur,” kata Michel van der Maas, jubir Netherlands Enterprise Agency.
Menurut Michel, jumlah buah-buahan yang digunakan dalam aksi tersebut mencapai beberapa ton.
Ide menggelar aksi perang tomat itu berasal dari festival tahunan perang tomat yang digelar di Bunol, Spanyol, dimana para partisipan saling melempar tomat untuk sekedar bersenang-senang.
Namun untuk acara di Amsterdam ini, panitia menarik biaya sebesar $20 dari setiap peserta yang selanjutnya digunakan untuk mengganti kerugian para petani.
Setelah acara selesai, tomat-tomat yang telah hancur itu dikirim ke fasiltias pengolahan limbah untuk diproses menjadi biogas.
Belanda yang menjadi negara eksportir produk-produk pertanian terbesar kedua di dunia diperkirakan menanggung kerugian hingga 300 juta euro per-tahun akibat diblokirnya impor produk pertanian Rusia. Demikian laporan Russia Today.
Untuk membantu para petani, Uni Eropa telah membentuk dana Komisi Bersama Kebijakan Pertanian senilai 125 juta euro, yang dari sini para petani bisa mendapatkan kompensasi, sementara pemerintah Belanda bermaksud membebankan kerugiannya kepada 8 Bank Makanan di seluruh Belanda.
Skema ini diumumkan tanggal 18 Agustus lalu, setelah Rusia menerapkan larangan impor produk-produk makanan dari negara-negara barat. Namun karena banyaknya permohonan yang diajukan, sejauh ini skema pembayaran ganti rugi itu mengalami penundaan.(ca)