Jakarta, LiputanIslam.com–Nasib dua warga negara Australia yang tengah menanti eksekusi mati di penjara Krobokan, Bali, masih tanda tanya. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak memberikan grasi kepada satu pun di antara 64 terdakwa narkoba yang mengajukan grasi.
“Untuk meminta grasi, minta pengampunan, 64 pengedar yang sudah diminta pengadilan, datang ke meja saya. Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan? Sudah bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Saya sampaikan tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba,” kata Jokowi dalam kuliah umum di UGM, Yogyakarta, seperti dikutip Detikcom (9/12/2014).
Sebelumnya, media-media Australia ramai memberitakan pernyataan Presiden Jokowi yang dikutip Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno terkait hukuman mati untuk gembong narkoba. Dalam instruksinya, Jokowi meminta Menko Tedjo untuk segera melakukan proses hukum terhadap mereka.
Media-media Australia umumnya memberitakan dengan nada datar tentang Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Dua terdakwa mati dalam kasus penyelundupan narkoba seberat 8,9 kilogram itu telah meminta pengampunan dari sejak dua tahun lalu, namun tidak dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir masa jabatannya. Sehingga, kini keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Media Australia berusaha menunjukkan bahwa Chan dan Sukumaran adalah ‘pemuda’ yang kini telah hidup baik-baik. News.com.au menyebut keduanya tengah menghabiskan waktu di penjara dengan ‘efektif’. Chan membantu rekan-rekan di penjara dengan ‘ajaran agama’; sementara Sukumaran aktif membuat karya seni dan mengajari rekan-rekannya.
Saat ditemui wartawan di studio seninya di dalam kompleks penjara Krobokan Bali, Sukumaran mengatakan dirinya tengah berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Dia berpesan kepada Jokowi, “Tolong beri kami kesempatan kedua.”
Negosiasi Diam-Diam atas Nasib WN Australia?
Cara pemberitaan Media Australia yang tidak provokatif ini agaknya mengikuti tips dari Mantan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, yang pernah menulis opini di townsvillebulletin.com.au pada Mei 2013. Dalam tulisannya, Downer menyarankan agar media dan publik Australia sebaiknya tidak melakukan kampanye publik. Karena, kampanye publik akan memancing bangkitnya nasionalime orang Indonesia yang pernah dijajah oleh Bangsa Eropa. Orang Indonesia tidak suka diperintah oleh bangsa lain, kata Downer.
Pemerintah Australia pun disarankan Downer untuk tidak mengeluarkan ancaman terbuka terhadap Indonesia, baik eksplisit maupun implisit. Mengancam Indonesia hanya akan membuat mereka menjadi semakin kuat, mereka akan tunjukan bahwa mereka tidak bisa diancam oleh pihak manapun. Downer pun memberikan saran agar negosiasi untuk menghalangi hukuman mati dilakukan di balik layar. Menurut Downer, pemerintah Australia sebaiknya berbicara diam-diam dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Australia harus menekankan bahwa pelaksanaan hukuman mati akan membuat marah sebagian besar rakyat Australia sehingga akan memberi pengaruh buruk bagi hubungan kedua negara.
Presiden Joko Widodo telah dua kali bertemu dengan PM Australia Tony Abbott, yaitu pada bulan Oktober (di Jakarta) dan November (di Australia). Mengingat PM Abbott dikenal sebagai politisi anti-hukuman mati, tentu tersisa pertanyaan, bagaimana nasib akhir Sukumaran dan Chan? (fa)