Jakarta, LiputanIslam.com — Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta masyarakat untuk aktif memerangi praktik pencurian ikan atau illegal fishing yang terjadi di Indonesia melalui media sosial. Caranya sangat mudah, cukup dengan menulis kata-kata anti illegal fishing setiap hari. Susi optimis semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak suka dengan praktik ilegal ini.
“Maritime and fisheries harus sustainability. Untuk itu saya mohon yang punya Facebook dan Twitter kampanye untuk anti illegal fishing. Kita tulis setiap hari Illegal dan Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing no more,” katanya.
Dengan semakin banyak masyarakat Indonesia melakukan kampanye anti illegal fishing di media sosial, Susi yakin secara bertahap pelaku illegal fishing akan hilang dengan sendirinya.
“Kita tidak punya banyak senapan, saya yakin suara 240 juta rakyat membuat takut orang yang berniat menjarah laut kita. Ikan kita banyak, ikan kita berlimpah dan sudah saatnya Indonesia menikmati itu,” kata Susi, seperti dilansir detik.com, 2 Desember 2014.
Pro-Kontra Kebijakan Susi
Kebijakan Menteri Susi yang melarang alih muatan (transhipment) di tengah laut menuai protes dari Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin). Aturan tersebut dinilai abu-abu sehingga berdampak buruk terhadap iklim bisnis perikanan tangkap yang dijalankan pengusaha lokal.
“Masalahnya adalah kapal penangkap ikan harus kembali ke pelabuhan pangkalan sehabis menangkap karena tidak boleh alih muatan. Bolak-balik itu menghabiskan bahan bakar,” ujar Ketua Astuin Eddi Yuwono di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014 seperi dilansir cnnindonesia.com.
Eddi menilai larangan transhipment tersebut mampu menyurutkan usaha penangkapan ikan akibat membengkaknya biaya operasional kapal milik pengusaha lokal. Namun, ia mengaku belum berhitung berapa kerugian yang ditanggung pengusaha akibat kebijakan tersebut.
Menanggapi protes dari Astuin, Susi menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut aturan tersebut. Menurutnya, aturan itu sudah sesuai dengan standar peraturan maritim internasional.
“Setiap policy (kebijakan) menimbulkan pro-kontra itu wajar. Tapi asal tahu saja sebelum larangan ini saya buat, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang memperbolehkan praktik transhipment di tengah laut. Lalu apa artinya kita punya bea cukai, punya pelabuhan, kalau bisa tranship di tengah laut?” tegas Susi.
Maraknya praktik alih muatan di tengah laut juga termasuk ikan hasil tangkapan. Hal ini menurut Susi merugikan negara karena ikan hasil tangkap harusnya didaratkan di pelabuhan asal dan dicatat oleh negara.
“Tetapi selama ini praktiknya justru langsung diekspor secara ilegal,” katanya.
Susi mengaku dengan pemberlakuan kebijakan ini ada beberapa pihak yang merasa tidak diuntungkan karena tidak lagi bisa mengekspor secara ilegal ke negara lain.
“Ada beberapa pihak yang tidak puas. Tapi ada juga pemilik kapal yang senang karena mendapatkan kepastian pasokan ikan,” jelasnya. (ba)