Melbourne, LiputanIslam.com — Dephan AS membantah pernyataan pejabatnya di depan Komisi Senat tentang rencana penempatan pembom strategis B-1 dan pesawat-pesawat pengintai di Australia, menyebut hal itu sebagai ‘kesilafan’. Hal itu diungkapkan oleh Kementrian Pertahanan Australia, sebagaimana dilaporkan Russia Today, Kamis (14/5).
“Kami cemas dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pejabat AS di depan Komisi Senat tadi malam. Pemerintah AS telah menghubungi kami dan meyakinkan bahwa pernyataan itu sebagai kesilafan,” demikian pernyataan Kemenhan Australia sebagaimana dilaporkan Reuters dan dikutip Russia Today.
Sebelumnya pada hari Rabu, Asisten Menhan AS urusan Asia-Pasifik, David Shear, mengatakan kepada Komisi Senat AS bahwa AS akan ‘menempatkan tambahan pasukan udara di Australia, termasuk pembom-pembom strategis B-1 dan pesawat-pesawat pengintai’.
Ide tentang pengiriman pembom-pembom strategis ke Australia, yang dapat diartikan sebagai langkah ancaman kepada Cina dan Rusia serta negara-negara yang menentang pengaruh AS di kawasan, pernah disampaikan oleh komandan militer AS di Pasifik, Jendral Herbert ‘Hawk’ Carlisle, tahun 2013 lalu.
Dalam pernyataannya di depan Komisi Senat itu Shear juga menyebutkan rencana penempatan kekuatan militer di negara-negara sekutu AS lainnya, termasuk penempatan Global Hawks dan F-35 di Jepang. AS juga akan menambah senjata V-22 di negara itu. Selain itu, AS juga akan menempatkan 4 kapal perang ‘Littoral’di Singapura pada tahun 2020.
“Kita tengan menempatkan kapal-kapal cepat di Singapore dan Guam. Kita menempatkan kapal selam baru kelas Virginia di Guam, jadi kita tidak akan kekurangan kemampuan dan kekuatan untuk mendukung diplomasi kita di kawasan,” kata Shear saat itu.
Russia Today menyebutkan bahwa AS kini tengah meningkatkan kekuatan militernya untuk melindungi kepentingannya di kawasan, terutama di sekitar Laut Cina. Ini menyusul langkah Cina mereklamasi pulau-pulau karang dan membangun landasan pesawat di wilayah sengketa yang diperebutkan oleh sejumlah negara seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Shear menyebutkan bahwa semua negara yang terlibat sengketa itu, kecuali Brunei, telah membangun pos militer di Kepulauan Spratley yang dipersengketakan di wilayah Laut Cina Selatan. Vietnam dengan 48 pos, Filipina dan Cina dengan 8 pos, Malaysia 5 pos, dan Taiwan 1 pos.
Shear juga menyebutkan bahwa tindakan Cina mereklamasi pulau seluas 2.000 acre sejak tahun 2014 telah mengkerdilkan upaya negara-negara pesaingnya itu dalam memperjuangkan hak-haknya.
Pada hari Rabu (13/5) Kemenlu Cina mengatakan bahwa negaranya ‘sangat prihatin’ dengan laporan-laporan tentang pengiriman kapal-kapal perang AS ke Laut Cina Selatan dan menuntut penjelasan AS atas hal itu.
Cina menuntut AS untuk tidak campur tangan dalam urusan Cina dengan negara-negara tetangganya, dan meninggalkan ‘mental Perang Dingin’ terkait dengan konflik wilayah di Laut Cina Selatan.(ca)