Atasi Radikalisme, Wapres Sarankan Standardisasi Dai dan Pendataan Majelis Taklim

0
129

Sumber: Elshinta

Jakarta, LiputanIslam.com — Dalam upaya penanggulangan radikalisme, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perlu standardisasi terhadap da’i atau penceramah agama Islam. Selain itu juga peraturan menteri agama (PMA) tentang majelis taklim bertujuan untuk pendataan supaya tidak ada majelis taklim yang diam-diam mengajarkan paham radikal dalam kegiatannya.

“Jadi kalau da’i itu sudah paham, baik kompetensi maupun integritasnya (dengan) diberikan sertifikat, maka karena nanti da’i-nya sudah terstandar jadi pasti punya efek nantinya,” kata Wapres usai membuka Rapat Koordinasi Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin malam (2/12).

“Untuk pendataan. Jangan sampai ada majelis taklim yang menjadi sumber persoalan, tahu-tahu mengembangkan radikalisme misalnya; kan bisa jadi masalah,” katanya.

Wapres Ma’ruf berharap jumlah da’i yang kompeten dan berintegritas dalam menyampaikan ajaran agama Islam semakin bertambah.

“Kompetensi ini penting, jangan sampai da’i tidak menguasai materi yang didakwahkan, apalagi salah. Da’i yang bersertifikat itu untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya memang layak,” ucapnya menambahkan.

Namun, Wapres menjelaskan bahwa sertifikat bagi penceramah tidak berfungsi seperti surat izin mengemudi atau SIM. Da’i yang tidak bersertifikat bukan berarti tidak boleh menyampaikan ceramah.

“Bukan berarti kemudian yang boleh berdakwah hanya yang bersertifikat. Tetapi nanti yang layak berdakwah itu yang bersertifikat. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai da’i tidak menguasai,” ujarnya menjelaskan.

Selain memiliki kompetensi, da’i juga diharapkan mempunyai integritas melalui standardisasi yang diselenggarakan MUI. Integritas tersebut, kata Wapres, diharapkan dapat membuat para penceramah menyampaikan khutbah yang tidak bertentangan dengan hukum.

Baca juga: Kemenag Pastikan Seleksi CPNS Berlangsung Transparan

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara mengeluarkan PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani pada 13 November lalu. Dalam PMA tersebut, Menag salah satunya mengharuskan majelis taklim untuk mendaftarkan ke Kemenag.

Hal itu bertujuan untuk memudahkan Kemenag dalam mendata, membina hingga memberikan bantuan untuk program keagamaan kepada majelis taklim.​​​​​​ (Ay/Antara)

DISKUSI: