Jakarta, LiputanIslam.com – Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk tim independen untuk mengatasi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, namun sat ini, tim belum dibentuk secara formal. Hal ini disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie.
Jimly menjelaskan, tujuan dibentuknya tim independen ini untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat menyikapi penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
“Yang penting kita beri dukungan memperkuat dan memastikan, baik KPK maupun Polri mendapat dukungan dari kita semua. Bangsa kita perlukan KPK dan Polri yang efektif bekerja,” kata Jimly, seperti dilansir kompas.com, 25 Januari 2015.
Jimly mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan KPK dan Polri terkait penyelesaian kisruh ini. Meski demikian, Presiden meminta agar tim tidak melakukan langkah kontraproduktif terhadap proses hukum di KPK maupun Polri. “Sewaktu-waktu kami bisa berikan masukan kapan saja,” kata Jimly.
Jimly juga menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh tim bukan hanya terkait pencalonan Komjen Budi sebagai Kapolri, tetapi juga terkait jabatan Bambang sebagai pimpinan KPK.
“Semuanya (dievaluasi), baik hubungan KPK-Polri maupun personel yang menghadapi persoalan hukum. Kita harus selamatkan kedua institusi dengan semangat yang sama,” kata Jimly.
Selain Jimly, tim independen tersebut diisi Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.
Jimly mengatakan, sebenarnya ada satu lagi tokoh yang bakal tergabung dalam tim, yakni mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syafii Maarif. Namun, Syafii masih berada di Yogyakarta.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh diatas mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 25 Januari 2015 malam untuk memenuhi panggilan Jokowi. Seusai menggelar pertemuan, Jokowi menggelar konferensi pers, dan menyatakan tidak tdak boleh ada kriminalisasi dalam kasus KPK dan Polri.
“Kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, juga institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan MA. ,” tegas Jokowi. (ba)