Jakarta, LiputanIslam.com – Hanya tiga jam setelah ditandatanganinya nota kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kedua kubu tersebut kembali cekcok. Kali ini pemicunya adalah jadwal penyerahan daftar untuk memimpin komisi dan alat kelengkapan dewan.
Koalisi Indonesia Hebat menyatakan akan menyerahkan nama untuk Badan Legislasi (Baleg) terlebih dahulu. Nama-nama untuk komisi dan AKD yang lain menyusul setelah UU MD3 selesai dibahas dalam Baleg.
“Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu di Baleg,” kata Pramono usai penandatanganan nota kesepahaman damai KIH-KMP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2014 seperti dilansir Metrotvnews.com.
Namun KMP mengatakan bahwa penyerahan nama-nama KIH untuk komisi dan AKD akan dilakukan dalam paripurna DPR besok.
“Ada kok di dalam poin-poin kesepakatan itu. Baca aja. Besok KIH serahkan nama,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Pelaksana KMP, Idrus Marham yang ditemui dalam kesempatan yang berbeda. Idrus mengatakan, KIH seharusnya menyerahkan nama-nama komisi dan AKD terlebih dahulu untuk disahkan.
“Besok itu sidang paripurna, disitu ada pengesahan anggota fraksi KIH yang akan ditugaskan di AKD. Setelah itu di baleg akan dibentuk, lalu dibuat tim khusus utk menangani masalah revisi UU MD3,” ungkap Idrus.
“Kalau tidak disahkan kan susah juga. Ini kan kesadaran bersama. (Kalau) serahkan (juga) enggak ada masalah,” tutur Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
Seperti diketahui, setelah melalui perundingan yang alot, hari ini KMP dan KIH kesepakatan damai di ruang nusantara V gedung DPR. Kedua kubu juga bersepakat untuk menghapus UU MD3 Pasal 74 Ayat 3. (ba)