Jakarta, LiputanIslam.com–Pengadilan pajak telah menolak banding yang dilakukan oleh dua anak perusahaan Asian Agri Group. Dalam persidangan kasus PT Rigunas Agri Utama yang digelar Rabu (5/11/2014), putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Didi Hardiman, Majelis XV A. Nilai tunggakan yang harus dibayarkan PT Rigunas Agri Utama adalah Rp 60 miliar, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Pasal 26 beserta sanksi administratif.
Selain itu, Hakim Ketua Tonggo Aritonang, Majelis XV B menolak usulan banding PT Raja Garuda Mas bernilai Rp 15,8 miliar. Periode pelanggaran untuk kedua perusahaan tersebut mencakup tahun 2002-2005.
Menurut Hakim, permohonan banding kedua perusahaan tidak memiliki dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
Ke depan masih ada 12 perusahaan milik Asian Agri grup yang akan diproses serupa di pengadilan pajak. Jika Direktorat Jenderal Pajak menang dalam seluruh persidangan itu, negara akan berpotensi meraih uang Rp 4,5 triliun. Seperti dilaporkan Katadata.com, pengadilan pajak ini digelar menyusul keberatan Asian Agri yang divonis denda dan harus membayar Rp 2,5 triliun oleh Mahkamah Agung pada 18 Desember 2012. Sanksi tersebut dua kali lebih besar dari denda keterlambatan pembayaran pokok pajak senilai Rp 1,25 triliun. Itu belum termasuk kekurangan bayar dan sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak yang tercatat Rp 1,96 triliun. Dengan demikian, total yang harus dibayarkan perusahaan mencapai Rp 4,5 triliun.
Asian Agri Group adalah milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, ia adalah orang terkaya di Indonesia tahun 2006 dan 2008, dan terkaya urutan 7 tahun 2013. Perusahaannya adalah salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar di dunia.
Sukanto Tanoto pernah diduga terlibat korupsi BLBI atas kasus wesel ekspor Unibank. Ia sempat pindah ke Singapura dan kembali ke Indonesia setelah namanya dicabut dalam daftar buron BLBI. (fa)