Austin, LiputanIslam.com— Pada bulan Juli lalu, AS menyutujui pemberian bantuan militer kepada Israel senilai $38 milyar selama 10 tahun ke depan. Tanggal 28 September, Menteri Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa mereka akan membangun 98 unit rumah baru di Tepi Barat. Namun, AS dan PBB mengecam keputusan tersebut.
“Kami menolak keras keputusan pemerintah Israel untuk membangun pemukiman baru yang berjumlah signifikan di Tepi Barat,” kata Mark Toner, juru bicara deputi Departemen Negara pada 5 Oktober.
“Kami tidak akan membiarkan Dewan Keamanan [PBB] lari dari tanggung jawabnya terhadap aksi pembangunan pemukiman ilegal,” janji Riyad Mansour, Peneliti Permanen PBB di Palestina, dalam laporan kepada Komite Hak Palestina pada 3 Oktober.
Meski pemerintahan Obama termasuk paling sering menyuarakan penolakan terhadap kependudukan Israel, The Associated Press melaporkan pada 16 September bahwa aktivitas pembangunan ilegal Israel sebenarnya berkembang pesat selama dua kali masa pemerintahan Obama.
Peter Beinart, seorang komentator liberal Amerika yang telah lama mengkritik pemukiman ilegal mengatakan Obama telah melewatkan sebuah kesempatan. Ia menilai sang presiden “menyerah” mendorong penghentian pemukiman ilegal karena takut membuat marah kelompok lobby pro Israel, AIPAC, dan sekutunya.
“Kebijakan AS terhadap Israel adalah sebuah sandiwara,” tulis Beinart di Haaretz. (ra/mintpressnews)