Washington DC, LiputanIslam.com — AS dan Inggris secara bersamaan menyampaikan kecaman mereka terhadap rencana perluasan pemukiman yahudi di wilayah pendudukan Palestina.
“Amerika Serikat “sangat kecewa” dengan pengumuman Israel untuk membangun rumah lagi buat pemukim Yahudi di wilayah pendudukan,” demikian pernyataan Deplu AS di Washington, Kamis (5/6).
“Sebagaimana telah kami katakan secara konsisten, tindakan ini tak membantu dan kontra-produktif untuk mencapai hasil dua-negara,” kata Jubir Deplu AS Marie Harf dalam pernyataan rutinnya.
Pernyataan senada disampaikan pemerintas Inggris.
“Saya mencela keputusan yang diambil oleh Pemerintah Israel pada 4 Juni untuk memperluas jumlah permukiman tidak sah, banyak di antaranya berada jauh di dalam Wilayah Tepi Barat, dan di Jerusalem Timur,” kata Menlu Inggris William Hague dalam satu pernyataan, hari Kamis (5/6).
Ia menambahkan, “Keputusan semacam itu hanya akan mempersulit upaya untuk mewujudkan perdamaian.”
Hague mengatakan permukiman tersebut tidak sah berdasarkan hukum internasional, merusak kepercayaan dan mengancam kelangsungan hidup penyelesaian dua-negara.
“Penyelesaian dua-negara melalui perundingan adalah satu-satunya penyelesaian bagi konflik Israel-Palestina,” Menteri Luar Negeri Inggris itu menambahkan sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Ia mendesak pemimpin kedua pihak agar “memperlihatkan keberanian, visi dan desakan yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian”.
Kementerian Perumahan Israel pada Kamis (5/6) mengumumkan akan segera memasarkan 1.500 rumah baru di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur.
Beberapa jam kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengumumkan akan mencairkan rencana yang sebelumnya dibekukan untuk membangun 1.800 unit rumah baru.
AS selama ini menganggap permukiman Yahudi sebagai “tidak sah”. AS juga mendesak kedua pihak dalam perundingan perdamaian Timur Tengah agar menahan diri dari tindakan yang tidak membantu sehingga meningkatkan ketegangan dan melemahkan upaya untuk menemukan jalan maju guna mewujudkan penyelesaian dua-negara, kata Harf.
“Sangat sulit untuk memahami bagaimana permukiman ini memberi sumbangan bagi perdamaian,” ia menambahkan. harf menegaskan posisi AS mengenai masalah tersebut “sudah lama difahami dan tak berubah”.
Wanita juru bicara itu mengatakan AS akan terus terlibat mengenai masalah tersebut dengan Pemerintah Israel.
Israel menduduki daerah Tepi Barat dalam Perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Jerusalem Timur. Wilayah tersebut dirancang sebagai bagian dari negara masa depan Palestina dan permukiman Yahudi akan membuatnya sulit untuk menciptakan wilayah yang bersambung buat orang Palestina.
Menurut Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, rumah baru itu adalah “tanggapan atas pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina, yang diambil sumpahnya pada Senin (2/6) di Ramallah”.
Setelah tujuh tahun permusuhan, Faksi Fatah dan HAMAS rujuk dan membentuk pemerintah persatuan, yang terdiri atas teknokrat tanpa afiliasi politik.
Tidak hanya dari luar negeri, kecaman atas rencana pembangunan pemukiman baru juga dikecam oleh Menteri Kehakiman yang merangkap sebagai Kepala Perunding Israel Tzipi Livni, pada hari Kamis (5/6). Ia menyebut keputusan tersebut adalah “kekeliruan lain yang hanya akan menambah sulit bagi kita untuk menghimpun dukungan dunia melawan HAMAS”. Demikian laporan harian Haaretz.
“Pembangunan ini adalah hukuman yang didapat oleh orang Isrel akibat kehadiran Habayit Hayehudi (Rumah Yahudi) dalam pemerintah Israel, dan bukan akibat kehadiran HAMAS di Pemerintah Palestina,” Livni menambahkan.
Sementara itu Netanyahu mendesak dunia agar tidak mengakui pemerintah baru Palestina tersebut.
AS menyatakan Washington bermaksud bekerjasama dengan pemerintah “kaum teknokrat” Palestina itu sekalipun Amerika akan memantau kebijakannya secara seksama.
Pada hari Kamis pimpinan Palestina berikrar akan menanggapi dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya rencana Israel untuk membangun 1.500 unit rumah di Jerusalem Timur dan Tepi Barat.
Nabil Abu Rdeinah, Juru Bicara Presiden Palestina, mengatakan dalam satu siaran pers bahwa Israel harus menyadari kegiatan permukimannya ditolak, dan memperingatkan tentang reaksi yang tak pernah terjadi sebelumnya atas kebijakan semacam itu.(ca/ant/bbc)