Washington, LiputanIslam.com — Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap pemerintah persatuan Palestina yang baru, dan mengatakan akan bekerja sama dengan kabinet yang dilantik hari Senin (2/6. Namun AS juga memperingatkan pihaknya akan mengawasi dengan cermat jalannya pemerintahan Palestina.
“Pada titik ini, tampak bahwa Presiden (Mahmud) Abbas telah membentuk pemerintah teknokratis sementara, yang tidak termasuk menteri yang berafiliasi dengan Hamas,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, kepada wartawan, Selasa (3/6).
“Ke depan kita akan menilai pemerintah ini dengan tindakan-tindakannya. Berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, kami bermaksud untuk bekerja sama dengan pemerintah ini. Amerika Serikat ‘akan mengawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa ia menjunjung tinggi prinsip-prinsip’ non-kekerasan dan pengakuan negara Israel,” tambah Psaki.
Setelah lama ditunggu-tunggu publik Palestina dan dunia, pemerintah persatuan Palestina mengambil sumpah di hadapan Abbas pada hari Senin (2/6), setelah kesepakatan rekonsiliasi bersejarah dengan gerakan Islam Hamas yang telah membuat marah Israel.
Psaki menegaskan, bahwa jutaan dolar bantuan AS ke Otoritas Palestina akan terus dipertahankan, dan mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri John Kerry telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin pagi.
Tetapi ditanya apakah Israel akan setuju untuk kembali ke meja perundingan setelah menangguhkan pembicaraan pada bulan April, dia mengatakan, bahwa itu akan terserah pemerintah Israel untuk memutuskan. Demikian diberitakan AFP.
“Hal ini akhirnya sampai ke pihak … untuk membuat keputusan yang sulit untuk kembali ke meja perundingan. Jadi kita akan melihat, kita tidak dalam posisi untuk membuat prediksi pada saat ini,” pungkas Psaki.
Kabinet Palestina Dilantik
Sementara itu kabinet Pemerintah Persatuan Nasional Palestina diambil sumpahnya pada Senin di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Kota Ramallah, Tepi Barat. Sebanyak 13 menteri yang dipimpin oleh Ramil Al-Hamdallah, mengikuti upacara pengambilan sumpah di kantor Abbas di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
Namun empat menteri yang berkantor pusat di Jalur Gaza tak bisa menghadiri upacara pengambilan sumpah secara resmi karena tak diberi izin memasuki Tepi Barat oleh Israel, demikian seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Ini adalah Kabinet ke-17 sejak terbentuknya Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) pada tahun 1994.
Pemerintahan konsensus baru tersebut telah mengakhiri tujuh tahun perpecahan politik yang meletus ketika Hamas merebut Jalur Gaza pada Juni 2007, setelah mengusir pasukan keamanan yang setia kepada Abbas –yang kini memerintah di Jalur Gaza.
Hamas dan Fatah sepakat untuk rujuk dan membentuk persatuan pemerintah persatuan pada tanggal 23 April lalu.(ca/ant)