Ariel Sharon, pemimpin senior Israel yang bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan Tragedi Pembantaian Kamp Sabra-Shatilla tahun 1982 dan kejahatan-kejahatan lainnya, meninggal dengan meninggalkan hutang keadilan. Demikian keterangan lembaga HAM Human Rights Watch (HRW).
“Adalah menyedihkan bahwa Sharon telah pergi tanpa menghadapi keadilan atas peranannya di Sabra dan Shatilla dan pelanggaran-pelanggaran lainnya,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menyusul kematian Sharon baru-baru ini.
Selain Sabra dan Shatilla, Sharon juga dianggap bertanggungjawab atas pengembangan pemukiman-pemukiman ilegal yahudi di wilayah pendudukan meski ia sempat memerintahkan penghentian pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal tahun 2005.
Menurut Whitson, kepergian Sharon menunjukkan bahwa kekebalan hukum yang dimilikinya tidak memberikan dampak positif bagi perdamaian Palestina-Israel.
Berdasarkan hasil penyidikan yang diadakan pemerintah Israel atas desakan dunia internasional menyangkut insiden Shabra dan Shatilla, Sharon dinyatakan bertanggungjawab secara pribadi (“personal responsibility”) atas insiden tersebut dengan mengirimkan milisi-milisi Falangis (Kristen) ke kedua kamp yang berada di bawah pengawasan Israel saat invasi Israel terhadap Lebanon tahun 1982. Setelah masuk ke dalam kamp, milisi-milisi itu kemudian melakukan pembantaian massal terhadap para pengungsi Palestina antara tgl 16-18 September 1982. Menurut Israel korban pembantian tersebut mencapai 700-800 orang, namun sumber-sumber lain memperkirakan mencapai ribuan orang. Sebagian korban adalah wanita dan anak-anak hingga bayi dengan kondisi tubuh termutilasi. Itu semua belum termasuk ribuan rakyat Lebanon dan Palestina lain yang tewas akibat serangan Israel tahun 1982.
Setelah dinyatakan bersalah oleh Komisi Kahan yang dibentuk Israel tahun 1983, Sharon dicopot jabatannya sebagai menteri pertahanan namun tetap sebagai menteri tanpa portofolio. Pada tahun 2001 ia bahkan terpilih sebagai perdana menteri yang disandangnya sampai ia jatuh koma tahun 2006.
Setelah Komisi Kahan, Israel tidak pernah menindaklanjutinya dengan proses pengadilan atas salah satu peristiwa tragedi kemanusiaan terbesar itu. Pada tahun 2001, seorang korban selamat dalam pembantaian mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan Belgia. Namun karena tekanan lobi yahudi, pada bulan April 2003 parlemen Belgia mengamandemen undang-undang yang memungkinkan Sharon diadili di Belgia.
Selama kepemimpinan Sharon, Israel melakukan pembangunan pemukiman ilegan yahudi besar-besaran, meski pada tahun 2005, untuk menaikkan citranya, Sharon memerintahkan pengusiran 8.000 pemukim yahudi ilegal. Jika sebelum pemerintahannya jumlah pemukim yahudi ilegal di wilayah Palestina yang diduduki hanya mencapai 388.000 orang, pada masa pemerintahannya angkanya mencapai 461.000. Selain itu Sharon juga bertanggungjawab penuh atas pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat yang melanggar HAM warga Palestina yang menjadi kesulitan hidupnya dengan adanya tembok itu.
Selama pemerintahan Sharon pasukan Israel telah membunuh setidaknya 1430 warga sipil Palestina sebagaimana laporan lembaga HAM Israel B’Tselem. Selama itu juga ribuan rumah penduduk Palestina digusur secara ilegal oleh Israel. (CA/al-akhbar)