Jakarta, LiputanIslam.com — Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung Perppu Pilkada yang dirilis pada masa akhir jabatan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Sikapnya ini berbeda dengan keputusan Munas Bali, yang menolak Perppu Pilkada. (Baca juga: Munas Golkar di Bali Tolak Pilkada Langsung)
Melalui akun Twitter-nya @aburizalbakrie, ARB menyatakan pada awalnya, Partai Golkar mendukung pilkada tak langsung karena dinilai, pilkada melalui perwakilan DPRD sesuai dengan sila keempat Pancasila.
“Meskipun demikian, setelah keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, kesepakatan awal bulan Oktober, dan pembicaraan dengan partai-partai dalam Koalisi Merah Putih (KMP), maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” kicaunya.
Dalam kultwitnya tersebut, ARB juga mengunggah foto kesepakatan antara 6 partai, yaitu Partai Golkar, PAN, PKS, Gerindra, PPP, dan Partai Demokrat.
“Keenam partai bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya.”
“Dalam kesepakatan itu juga, pada pasal 2 menyatakan: kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada,” tambah ARB.
Kemana Arah PKS?
SBY telah menemui Presiden Jokowi pada Senin, 8 Desember 2014, dan dalam pertemuan itu SBY menyampaikan sikap Partai Demokrat yang mendukung Perppu Pilkada langsung. Kemudian, Ketum PAN Hatta Rajasa juga mengungkapkan dukungan serupa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga menyatakan bahwa KMP akan tetap konsisten untuk mendukung Perppu tersebut.
“Iya, kami kan sudah sepakat kemarin mendukung Perppu itu. Belum ada perubahan sih,” kata Fadli, 9 Desember 2014 seperti dilansir kompas.com.
Pernyataan Fadli bertolak belakang dengan klaim politisi Gerindra lainnya, Desmon J. Mahesa. Sebelumnya, Desmon membantah ada kesepakatan dengan Partai Demokrat sebagaimana yang diungkapkan SBY. Desmon bahkan menyebut, pernyataan yang dilontarkan SBY itu tak lebih sebatas klaim untuk keperluan pencitraan.
“Sampai saat ini, saya belum tahu kesepakatan itu. Tapi tidak mungkin Prabowo merahasiakan itu pada kami. Jadi, lebih baik ditanyakan sama SBY yang pembohong itu dong,” ujar dia, seperti dilansir tempo.co, 5 Desember 2014.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PKS terkait Perppu Pilkada yang masih menjadi perbincangan hangat. (ba)