Jakarta, LiputanIslam.com — Aburizal Bakrie (ARB), menyatakan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat tidak sesuai dengan Pancasila. Menurutnya, sistem politik Indonesia saat ini sudah terlalu liberal dan mulai melupakan substansi Pancasila sebagai dasar negara. Dan demokrasi sebebas apapun, harus diatur oleh undang-undang.
“Justru, dengan memperjuangkan RUU Pilkada, Koalisi Merah Putih hendak mengembalikan UU yang tidak sesuai dengan dasar negara,” ujarnya, seperti dilansir Tempo, 11 September 2014.
Selain itu, menurut Aburizal, pengajuan RUU Pilkada merupakan bentuk konkret Koalisi Merah Putih, yang telah menyatakan mengambil peran sebagai penyeimbang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Aburizal adalah salah satu pimpinan dari partai anggota Koalisi Merah Putih yang hadir dalam pertemuan di rumah Akbar Tandjung. Agenda utama rapat yang juga dihadiri Prabowo Subianto ini adalah membicarakan sejumlah rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya RUU Pilkada.
Pernyataan ARB menuai banyak kecaman di media sosial, lantaran dianggap tidak realistis. Jika Pilkada langsung oleh rakyat dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, lantas bagaimana dengan pemilihan anggota DPRD, DPR, DPD, dan Presiden yang juga dipilih oleh rakyat?
“Saudara ARB. Salah satu kalimat yang saya cuplik dari saudara berbunyi, ‘Pemilihan langsung oleh rakyat dinilai tak sesuai dengan Pancasila’. Sadarkah saudara dengan ucapan itu? Lantas bagaimana dengan pemilihan anggota DPRD ? Bagaimana dengan pemilihan anggota DPR RI? Bagaimana pula dengan Pilpres 2014,” tulis Rajawali Baruna, seorang netizen.
Pilkada langsung juga bukan ‘produk baru’. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah memang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sehingga, banyak juga netizen yang mempertanyakan, mengapa baru sekarang ARB menyadari bahwa Pilkada langsung tak sesuai dengan Pancasila. (ph)