Beijing, LiputanIslam.com — Negara-negara anggota organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC sepakat untuk membentuk jaringan informasi untuk pencegahan korupsi.
Kerjasama ini diinisiasi oleh Presiden Cina Xi Jinping yang tengah memimpin pemberantasan korupsi di negaranya, termasuk dengan menangkap pejabat korup yang berusaha kabur ke luar negeri. Kerjasama ini diharapkan akan diresmikan dalam pertemuan para pemimpin APEC minggu ini di Beijing.
Menlu AS John Kerry menyebut kerjasama ini sebagai “langkah maju yang besar”.
“Korupsi tidak saja menciptakan ladang permainan yang tidak adil dan mengganggu hubungan ekonomi, namun juga mencuri dari rakyat dari semua negara yang percaya bahwa sistem dapat berjalan untuk semua orang,” kata Kerry kepada para wartawan.
Sekretariat APEC menyebutkan jaringan anti-korupsi ini diberi nama Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies (ACT-NET).
Kerjasama ini mewajibkan ke-21 negara anggota APEC untuk “menolak sebagai tempat perlindungan bagi pelaku tindakan korupsi, termasuk melalui ekstradisi, “mutual legal assistance” dan pengembalian asset-asset tindak korupsi”. Selain itu, kerjasama ini juga akan menetapkan langkah-langkah dan sistem untuk melindungi saksi whitleblowers.
BBC menyebut, meski disambut positif, masih terdapat persoalan tentang mekanismenya, terutama di antara negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi.
AS, Kanada dan Australia, misalnya, tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Cina sementara menjadi tempat yang nyaman bagi imigran-imigran asal Cina.
Selama 9 bulan pertama tahun ini saja lebih dari 13.000 pejabat Cina telah dijatuhi hukuman karena tindakan korupsi. Dengan kode operasi “Operasi Berburu Rubah”, aparat penegak hukum Cina telah menangkapi pejabat tinggi yang sebelumnya tidak tersentuh, termasuk mereka yang melarikan diri ke luar negeri.
Presiden Xi pernah mengingatkan bahwa operasi pemberantasan korupsi di negaranya tidak saja akan menangkapi “lalat”, namun juga “macan”, mengindikasikan siapapun tidak kebal dari penangkapan. Beberapa anggota dan mantan anggota Politbiro Partai Komunis Cina, lembaga paling berkuasa di negara ini, telah menjadi korban kebijakan anti-korupsi Cina.(ca)