Jakarta, LiputanIslam.com — PT Minarak Lapindo Jaya, menyatakan bahwa kondisi keuangannya tidak memungkinkan pihaknya untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo. Seperti diketahui, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mendesak perusahaan milik Bakrie Grup tersebut untuk segera menuntaskan kewajibannya pada tahun 2015. (Baca: Pemerintah Desak Lapindo Lunasi Ganti Rugi Terhadap Warga)
“Kami akan patuhi putusan pemerintah, opsi apapun itu, kami tunggu Perpres dari Presiden Jokowi, tapi kalau disuruh bayar sekarang, harus kita akui bahwa kami tidak sanggup sekarang, melihat situasi perdagangan keluarga Bakrie, bukan rahasia kalau Grup Bakrie sekarang mencoba bangkit kembali,” ujar Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala, seperti dilansir detik.com, 5 Desember 2014.
Tabusala menambahkan, bahwa pihaknya sejak 8 tahun terakhir telah membayar sekitar 10.000 lembar sertifikat tanah warga, hingga tersisa saat ini 3127 berkas yang nilainya Rp 781 Milyar.
Pengakuan dari Tabusala tersebut menuai kritikan dari Muhammad AS Hikam, pengamat politik dari President University. Hikam menilai, pernyataan Tabusala tidak relevan dengan fakta.
“Aburizal Bakrie (ARB) telah menghabiskan puluhan bahkan mungkin ratusan milyar rupiah untuk perhelatan merebut kepemimpinan DPP Golkar di Bali beberapa hari lalu. Media melaporkan bahwa hajatan di Nusa Dua, Bali, tersebut berlangsung sangat mewah, bahkan di hotel berbintang lima, Westin. Biaya yang diperlukan untuk menyewa hotel itu saja sudah milyaran, belum lagi biaya transportasi peserta,” kritik dia.
Menurut Hikam, di saat yang sama kondisi korban lumpur Lapindo sangat mengenaskan, lantaran tanggul di wilayah lumpur jebol. (Baca: Tanggul Lapindo Jebol, Ical Diminta Turun Langsung)
“Negara juga harus menalangi Grup Bakrie dan sampai sekarang tampaknya belum ada kejelasan bagaimana konglomerat ini akan melunasi keajiban utangnya,” tambah dia.
Hikam menyayangkan, karena demi kepentingan kekuasaan pribadi, ARB tidak segan-segan menggelontorkan dana yang besar. (Baca: Munas Golkar Putuskan Tolak Perpu Pilkada)
“Bisa jadi, kekuasaan politik yang dimiliki sebagai boss Partai Golkar akan bisa menjadi penopang untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Bagaimanapun juga kekuatan politik di DPR dan DPRD serta partai politik akan bisa mengerem laju pihak-pihak yang mempersoalkan masalah Lapindo,” ujar dia.
Hikam mengingatkan, jika kondisi ini tidak bisa ditangani oleh Presiden Joko Widodo, maka nasib korban lumpur Lapindo tidak akan jauh berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya.
“Negara dan rakyat telah tersandera oleh kepentingan korporasi. Sudah saatnya kita menyadari betapa bahayanya korporasi yang memiliki kekuatan politik dan ditopang oleh media massa,” tutupnya. (ba)