Jakarta, LiputanIslam.com — Saat pemerintah, aparat, dan masyarakat bahu membahu menangkal penyebaran ISIS di Indonesia, tidak demikian halnya dengan Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas). Mereka menuntut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah adalah sesat, dan bukan bagian dari mazhab Islam.
“(Meminta) pemerintah untuk mencabut izin dari seluruh organisasi, lembaga dan yayasan yang terkait Syiah,” kata Ketua Harian Annas, KH Athian Ali, melalui surat resmi yang disampaikan kepada MUI, Selasa, 26 Agustus 2014, seperti dilansir Republika. (Baca juga: Dr. Abdul Muta’ali: ISIS Bukan Representasi Islam)
Surat itu dibacakan dan diserahkan Athian Ali kepada Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin serta Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, H Muhyidin Djunaidi dan Dr H Anwar Abbas.
Menurut Annas, Kelompok Syiah semakin berani dan masif melakukan taqiyyah, bersikap munafik, dan terus-menerus melakukan pendidikan di bidang sosial masyarakat. Apalagi, menurut Annas, terjadi pembiaran politik terhadap Syiah di satu sisi dan penolakan oleh umat Islam terhadap Syiah di sisi lain. (Baca juga: Aparat Gerebek dan Tangkap Terduga Teroris di Serang)
Menurut Annas, masih banyak umat Islam yang belum tahu kesesatan Syiah. Jadi, MUI sebagai institusi yang mewadahi umat Islam diharapkan segera mengingatkan pemerintah.
Namun, pernyataan ini berbeda dengan himbauan Ketua Umum MUI, Din Syamsudin, yang pernah menyerukan untuk menghentikan provokasi Sunni-Syiah. Din lebih lanjut menegaskan agar jangan mudah mengkafirkan kelompok lain yang masih mengucapkan syahadat. Din juga mengakui bahwa banyak pemikir, filsuf, ilmuwan muslim di masa lalu berasal dari kalangan Syiah. (Baca juga: Lawan Syiah, Perlu Ekspansi Militer)
Surat yang disampaikan Annas ditandatangani di Bandung pada 9 Juni 2014. Penandatangan surat ini adalah KH Athian Ali, dan Almarhum KH. Abdul Hamid Baidhlawi Ketua Dewan Syuro Annas, yang menandatangi surat sebelun wafat.
Pada bulan April lalu, juga digelar Deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah di Bandung, dan salah satu pembicaranya yaitu Ustadz Abu Jibril, ia menyatakan bahwa Syiah itu kafir dan wajib dibunuh. (Baca juga: Abu Jibril Sebut Syiah Wajib Dibunuh)
Lantas, Bagaimana Tanggapan MUI?
KH Ma’ruf Amin menyatakan tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa tentang Syiah. Namun meski belum mengeluarkan fatwa Syiah sesat, namun MUI sudah mengeluarkan buku yang menyatakan aliran Syiah termasuk aliran sesat. “Belum ada kesepakatan MUI terkait fatwa tentang Syiah,” kata Ma’ruf.
Dijelaskannya, untuk menjadi fatwa maka perlu ada penambahan fakta-fakta. “Dalam MUI, ada mekanisme yang harus dilalui dalam Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa MUI. Mekanisme ini harus dilalui berdasarkan 10 kriteria aliran sesat yang sudah ditetapkan MUI,” jelasnya.
Ma’ruf juga memastikan pengurus MUI tidak ada yang beraqidah Syiah, meskipun ada pengurus MUI Pusat yang berbeda pandangan tentang aliran Syiah. “Tentu perbedaan pandangan dan pendapat itu harus dihargai karena MUI mematuhi mekanisme yang berlaku,” paparnya.
Terkait buku terbitan ‘merah’ terbitan MUI, KH Alawi al-Bantani, seorang ulama NU telah meluruskan fatwa tersebut dalam bukunya yang berjudul Kyai NU Meluruskan Fatwa Merah MUI dan DDII.
Saat menyampaikan pengajian bertema persatuan Sunni dan Syiah berdasarkan Deklarasi Amman, Kyai al-Bantani menyatakan bahwa kerukunan Sunni dan Syiah akan menguatkan Islam dan sebaliknya, perpecahan di antara kedua madzhab Islam ini akan semakin melemahkan Islam. Menurutnya, perpecahan itu memang sengaja didesain agar umat Islam selalu ribut di antara sesamanya dan melupakan urusan yang lebih penting, yaitu memegang pos-pos penting di pemerintahan.
Dan dalam beberapa bulan terakhir, di berbagai daerah Indonesia, digelar seminar dan bagi-bagi buku ‘merah’ tersebut secara gratis.
Namun dari sumber Liputan Islam, secara informal KH Dr. M Hidayat, anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, pernah menyatakan bahwa tidak ada satu pun keputusan resmi dari MUI tentang fatwa yang tidak diketahuinya. Sehingga, aneh bila masyarakat menerima buku panduan MUI tentang penyimpangan Syiah, sedangkan anggota DSN-MUI tidak pernah menerbitkannya.
“MUI itu dananya terbatas. Tak mungkin bisa menyelenggarakan banyak acara ceramah sambil bagi-bagi buku gratis,” kata KH Dr. M Hidayat. Ia menambahkan, bila ada paham sesat, MUI menerbitkan fatwa yang hanya terdiri dari 2 hingga 3 halaman. (ba)