Aneka Hoax Guaido dari Venezuela
Caracas, LiputanIslam.com— Juru bicara parlemen Venezuela yang baru-baru ini mengklaim diri sebagai ‘presiden sementara’ Venezuela, Juan Guaido, beberapa waktu yang lalu melakukan wawancara dengan RT channel Spanyol. Dalam wawancara itu, ada lima hoax yang dikemukakan oleh Guaido, yaitu sebagai berikut.
1.Mengaku Didukung oleh Dewan Keamanan PBB
Juan Guaido mengklaim bahwa Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tidak hanya membahas masalah Venezuela, tetapi juga “memberikan dukungan untuk proses yang sedang kami lakukan.”
Pada 26 Januari, DK PBB memang bersidang untuk membahas krisis di Venezuela, tetapi gagal mencapai kesepakatan dengan suara bulat. Seperti yang tercantum dalam pernyataan persnya, anggota DK PBB terpecah dalam menyikapi situasi di lapangan. Sama sekali tidak ada resolusi yang diusulkan untuk mendukung Juan Guaido sebagai ‘presiden sementara’ Venezuela.
Faktanya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hanya membuat pernyataan umum yang mendesak “semua pihak untuk mengurangi ketegangan dan melakukan segala upaya untuk mencegah kekerasan dan menghindari eskalasi.”
- Menyebut Bahwa Sanksi Baru Dimulai Sepekan
Guaido mengatakan bahwa “situasi kemanusiaan [mengerikan] di Venezuela dan sanksi dimulai seminggu yang lalu.”
Pernyataan ini benar jika hanya mempertimbangkan putaran sanksi terbaru yang diberlakukan oleh AS pada 28 Januari, yang menargetkan pemerintah, serta sektor keuangan dan energi. Namun, Caracas telah menghadapi serangkaian pembatasan sejak awal 2014 melalui UU yang ditandatangani oleh presiden saat itu, Barack Obama. Sanksi putaran pertama diberlakukan pada bulan Maret tahun berikutnya.
Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan ekonomi pada Venezuela pada Agustus 2017 dengan melarang lembaga keuangan berurusan dengan pemerintah dan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA. Tiga putaran lagi embargo terhadap sektor energi Venezuela diberlakukan pada 2018, termasuk larangan pembelian utang dari pemerintah Venezuela.
- Target sanksi AS adalah ‘pejabat yang korup’.
Ketika ditanyai apakah sanksi dari AS telah memperburuk krisis kemanusiaan di negaranya, Juan Guaido bersikeras bahwa sanksi itu diberlakukan “terhadap pejabat korup dan pencuri.”
Klaimnya bertentangan dengan evaluasi dari PBB. “Sanksi itu semakin memperburuk krisis besar yang sudah ada, menambah masalah yang [telah ada] disebabkan oleh hiperinflasi dan jatuhnya harga minyak,” demikian disampaikan Pelapor Khusus PBB dan pakar HAM, Idriss Jazairy, dua minggu lalu.
Tahun lalu pun telah ada laporan dari Layanan Riset Kongres AS yang menyebutkan bahwa para analis “khawatir bahwa sanksi yang lebih keras dapat memperburuk krisis ekonomi Venezuela. Juga disebutkan bahwa “banyak kelompok masyarakat sipil Venezuela yang menentang sanksi karena akan memperburuk kondisi kemanusiaan.”
- Guaido menyatakan langkahnya sesuai dengan UU Pasal 233
Guaido menyatakan bahwa langkahnya yang mendeklarasikan diri sebagai ‘presiden sementara’ adalah sah berdasarkan Pasal 233 UUD Venezuela. Dia mengklaim dia harus melakukan langkah itu karena oposisi menganggap pemilihan presiden Mei lalu tidak sah. Saat itu, Maduro menerima hampir 68 persen suara.
Pasal 233 menjabarkan alasan khusus untuk memberhentikan presiden, seperti kesehatan mental atau fisik yang buruk, atau vonis dari pengadilan tertinggi negara., dan tidak secara langsung menyebutkan pemilihan. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika presiden terpilih tidak dapat menjabat, pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 30 hari. Dalam wawancaranya dengan RT, Guaido menolak menyebutkan tanggal pasti dari pemungutan suara baru, meskipun ditanyai beberapa kali. Dia hanya memberikan janji yang samar bahwa itu akan terjadi setelah berakhirnya “perebutan kekuasaan” oleh pemerintah saat ini.
- Kata Guaido, uang Rusia yang dicuri pejabat Venezuela
Guaido menuduh bahwa pejabat Venezuela yang korup telah mencuri 700 juta Dollar AS dari perusahaan minyak dan gas Rusia, Rosneft, yang berinvestasi dalam beberapa proyek di negara Amerika Selatan itu. Klaim ini, sekali lagi, tampaknya tidak didukung data. Pasalnya, ‘korban’ pencurian justru menyanggahnya. Menurut wakil presiden Rosneft, Aleksandr Krastilevsky, semua pembayaran dari mitra Venezuela-nya, PDVSA, telah dilakukan sesuai dengan jadwal.
Sejauh ini, klaim sepihak Guaido yang mengangkat diri sebagai presiden didukung oleh AS dan beberapa sekutunya di Eropa dan Amerika Selatan. Sebaliknya, Cina, Rusia, Meksiko, Turki, dan Iran terus mengakui Maduro sebagai pemimpin Venezuela. (ra/RT.com)
