Jakarta, LiputanIslam.com--Tidak adanya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam nomenklatur Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), memunculkan protes dari sejumlah pihak. Pemusik Anang Hermansyah, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan politisi sepuh Golkar, Ceu Popong, di antara yang menyesalkan hilangnya kementerian itu.
Dalam sidang DPR Selasa (4/11), Anang Hermansyah dari Fraksi PAN meminta kepada pimpinan sidang untuk mempertanyakan kepada pemerintah kemana arahan pemerintah terkait ekonomi kreatif.
“Kalau tidak menjadi kementerian, maka minimal menjadi badan selevel kementerian. Sebagai wadah baru, ekonomi kreatif dapat menghasilkan ratusan triliun tiap tahun. Kenapa harus ditiadakan?” papar Anang,
Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan slogan presiden dan wakil presiden semasa kampanye.
“Kalau melihat dari ucapan Pak Jokowi maupun Pak JK dalam kampanyenya sangat mendengungkan ekonomi kreatif. Ternyata tidak ada. Ini sangat disayangkan,” tukas Anang.
Hal senada juga dipaparkan anggota dewan senior Golkar, Popong Otje Djundjunan. Dia pun mempertanyakan kepada pimpinan sidang, kemana ekonomi kreatif berada.
“Jangan sampai wadah ini ditiadakan,” tandas Ceu Popong, seperti dikutip tvberita.com.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah menyatakan kekecewaaannya sejak diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada Ahad (26/10). Melalui akun twitternya, Riwan yang biasa dipanggil Kang Emil, menyatakan bahwa ketiadaan kementerian ekonomi kreatif bisa berpengaruh terhadap perkembangan industri yang berasal dari ekonomi kreatif.
Kang Emil menilai keberadaan badan atau lembaga yang mengkhususkan perkembangan ekonomi kreatif amatlah penting. Sebab, saat ini ekonomi kreatif sudah menempati posisi penting dalam perekonomian.
“Kalau itung-itungannya itu, kita mau juara dunia itu bukan dari ekonomi agrikultur, bukan industri atau informasi, tapi ekonomi kreatif,” ujar mantan Dosen ITB itu, seperti dikutip Republika (27/10).
Pengaruh ketiadaan badan yang membawahi ekonomi kreatif itu menurut Emil, tentu juga akan mempengaruhi industri kreatif yang ada di Bandung. Pasalnya, perekonomian masyarakat Kota Bandung sebagian besar berasal dari industri ekonomi kreatif.
Protes pun datang dari Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (4/11/2014), Tjatur menyebut hilangnya ekonomi kreatif sangat disesalkan karena bidang itu sudah mendatangkan pendapatan Rp 612 triliun.
Menanggapi rencana pemerintah pun untuk membentuk Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015, Tjatur F-PAN mengatakan, “Badan tidak ikut sidang kabinet, belum tentu punya tanggung jawab setara kementerian. Ke dunia internasional lebih enak, menteri dengan menteri. Kalau badan itu dibentuk, ya daripada tidak. Tapi itu berarti concern SBY ke ekonomi kreatif lebih besar daripada sekarang,” jelasnya, seperti dikutip Detikcom. (fa)