Washington, LiputanIslam.com—Seorang analis politik asal Amerika menilai, Cina tidak akan membiarkan AS menggunakan model perundingan Libya untuk mendenuklirisasi Korea Utara.
Penasehat Keamanan Nasioanal AS, John Bolton, pada hari Minggu lalu mengatakan kepada Fox News bahwa pemerintah AS “sangat mempertimbangkan model [perundingan] Libya dari 2003, 2004,” sebuah proses di mana mantan pemimpin Libya, Muammar Qaddafi, menutup total program senjata nuklir negaranya.
Qaddafi setuju untuk meninggalkan ambisi nuklirnya sebagai ganti pencabutan sanksi internasional. Namun, beberapa tahun berikutnya ia dijatuhkan dan dibunuh oleh pemberontak yang disokong AS. Libya pun menjadi negara yang hancur dan porak poranda.
Dennis Etler, ahli politik dan kebijakan luar negeri mencatat bahwa Korea Utara selama ini sering menyebut nasib Qaddafi sebagai alasan mengapa mereka mengembangkan senjata nuklir melawan agresi AS.
Namun, menurutnya, situasi Libya agak berbeda dengan yang terjadi di Korut.
“Melihat pengalaman Libya dan denuklirisasi mereka, itu adalah situasi yang berbeda dengan Korea Utara. Libya tidak memiliki perjanjian pertahanan dengan Cina,” kata Etler dalam sebuah wawancara pada Senin (30/4/18).
Dengan perjanjian pertahanan itu, Cina tidak akan tinggal diam jika Korut diserang oleh AS dan aliansinya. “Itu adalah fakta tak terbantahkan yang harus disadari Bolton, kecuali jika dia bodoh.”
Menurut Etler, AS selama ini tidak mau ada penyelesaian dalam konflik Korea. AS telah mendukung pemerintah Korea Selatan yang sebelumnya menghalangi segala upaya untuk mencapai resolusi damai dengan Korut. Hal itu karena AS ingin mempertahankan hegemoni regionalnya di Asia timur dan menentang saingan terbesarnya, Cina.
“Penolakan AS untuk menandatangani pejanjian damai dengan DPRK dan menormalisasi hubungan adalah konsekuensi dari kebijakan imperialis dan intervensionis yang mereka praktikkan di seluruh dunia. Itu menciptakan kawasan-kawasan tertentu panas dan tegang di mana pun mereka menciptakan pengaruh.”
Dari catatan Etler, kebijakan nuklir DPRK tidak ditujukan untuk mengancam Korsel, Jepang, atau AS. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian dunia dan pada akhirnya menyelesaikan konflik Semenanjung Korea yang telah berjalan 70 tahun itu.
Kini, Korut siap menghapus program nuklir dan rudal untuk “memperkuat jaminan atas kedaulatan dan kemerdekaannya.”
“AS kini menghadapi dilema; apakah menerima realitas baru ini dan membiarkan proses perdamaian berjalan atau melakukan apapun untuk menggagalkan dan merusak [perdamaian].”
“Jika AS melakukan opsi pertama, Trump dapat menerima semua pujian yang ia inginkan dan bahkan mendapat penghargaan Nobel perdamaian. Jika dilakuakan opsi kedua, AS akan dilihat oleh semua orang sebagai perusak dan penghancur yang mendorong dunia sekali lagi ke jurang peperangan,” tutupnya. (ra/presstv)