Paris, LiputanIslam.com–Badan HAM Amnesty International mengecam kekerasan polisi kepada aktivis dan demonstran selama KTT G7 baru-baru ini di Biarritz, Prancis.
Akibat kekhawatiran atas gerakan Rompi Kuning, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan lebih dari 13.000 polisi untuk bersiaga dan memblokade kota Biarritz. Bahkan warga setempat mengeluhkan pembatasan besar-besaran tersebut. Polisi juga diizinkan melakukan razia dan penyitaan yang luas tanpa surat perintah.
Polisi dilaporkan telah menangkap sejumlah aktivis dan penyelenggara aksi unjur rasa. Hanya dua aksi demonstrasi yang diizinkan dan keduanya diadakan 30 kilometer dari Biarritz.
Amnesty pun mengutuk kekerasan dan pembatasan atas aksi protes yang berlangsung damai, serta penggunaan peluru karet, meriam air, dan gas air mata secara sembarangan.
Selama sembilan bulan terakhir, pemerintah Prancis menanggapi aksi protes Rompi Kuning dan demonstrasi anti-pemerintah lainnya dengan kekerasan. Namun, media arus utama Barat mengabaikan kasus ini dan lebih memberikan perhatian kepada kerusuhan di Hong Kong.
Kekerasan negara dan penindasan HAM yang diabaikan di KTT G7 bukanlah sesuatu yang baru. Kekerasaan telah terjadi di Prancis setiap akhir pekan sejak November 2018 lalu tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. (ra/presstv)