Bangkok, LiputanIslam.com — Rezim junta militer Thailand telah melakukan pelanggaran HAM secara luas sejak kudeta militer bulan Mei lalu. Demikian pernyataan organisasi pembela HAM Amnesty International (AI) seperti dilaporkan BBC News, Kamis (11/9).
Dalam sebuah laporan terbaru, AI menyebutkan berbagai bentuk pelanggaran tersebut termasuk penahanan-penahanan secara sewenang-wenang, larangan berbicara, pemukulan-pemukulan, serta pengadilan yang tidak fair.
AI pun menyerukan kepada junta Thailand untuk “menghentikan pola-pola penindasan yang mengganggu tersebut”.
AI menyebut, pertimbangan keamanan tidak bisa menjustifikasi tindakan-tindakan pelanggaran HAM, terlebih jika dilakukan secara meluas dan sistematis.
AI mencatat terdapat 665 warga Thailand yang telah ditahan, ditangkap atau dipaksa melapor kepada aparat keamanan sejak dilakukannya kudeta militer. Mereka di antaranya adalah politisi, akademisi, aktifis dan jurnalis. Sebagian dari mereka harus menjalani penahanan selama seminggu tanpa tuduhan pengadilan atau kontak dengan keluarga dan pengacaranya.
Amnesty juga mencatat adanya beberapa tindak penyiksaan terhadap tahanan, termasuk terhadap aktifis politik Kritsuda Khunasen. Khunasen mengklaim telah mendapat beberapa pukulan saat menjalani interogasi.
Selain itu Amnesty mencatat junta telah memblokir lebih dari 200 situs internet, menutup beberapa stasiun televisi dan radio, serta membubarkan aksi-aksi demonstrasi. Selain itu, beberapa warga sipil juga telah diadili di pengadilan militer tanpa hak membela diri.
Menanggapi laporan itu, pemerintah militer Thailand mengatakan bahwa Amnesty telah “gagal memahami situasi yang mendesak untuk mengembalikan keadaan ke kondisi normal. Regim juga mengklaim sebagian besar warga justru merasa lebih aman setelah terjadinya kudeta.
Tentang penyiksaan atas Kritsuda Khunasen, pemerintah mengklaim tidak ada bukti yang bisa menjadikan kasus itu ditindak lanjuti. Sedangkan tentang mereka yang dipanggil untuk melapor sebanyak 471 orang, 411 di antaranya telah dibebaskan.(ca)