Rangoon, LiputanIslam.com — Sebuah kelompok pembela HAM mengklaim telah mendokumentasikan lebih dari 60 kasus penyiksaan terhadap penduduk sipil di Myanmar oleh aparat keamanan. Sebagian besar kasus terjadi di Provinsi Kachin dimana lebih dari 600 orang tinggal di kamp pengungsian.
Pemerintah membantah laporan tersebut dan mengklaim tidak pernah mengeluarkan kebijakan penyiksaan kepada penduduk sipil.
Kelompok LSM Fortify Rights yang berbasis di Bangkok Thailand, mengeluarkan laporannya tentang kondisi HAM di Myanmar itu hari Senin (9/6), 3 tahun setelah berakhirnya pertikaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak Kachin yang berlangsung selama 17 tahun.
Laporan tersebut berdasar pengakuan 78 korban selamat dan saksi-saksi mata yang melihat praktik-praktik penyiksaan oleh aparat keamanan sejak berakhirnya konflik bersenjata di Kachin.
Direktur Ekskutif Fortify Rights Matthew Smith mengatatakan bahwa para korban penyiksaan dicurigai memiliki kaitan dengan kelompok Kachin Independence Army (KIA), kelompok bersenjata etnis Kachin yang telah berperang melawan pemerintah selama puluhan tahun.
Menurut Smith, tindakan-tindakan penyiksaan tersebut telah mendapat persetujuan para pejabat keamanan.
“Penyiksaan-penyiksaan yang kami dokumentasikan bukanlah tindakan rahasia. Ketika polisi, tentara dan aparat inteligen menyiksa orang-orang Kachin, mereka tidak berusaha menyembunyikannya” kata Smith.
Menurut Smith, dengan penyiksaan-penyiksaan tersebut aparat keamanan memberikan pesan kepada warga Kachin untuk tidak melawan pemerintah dengan bersimpati kepada KIA.
Beberapa bentuk penyiksaan sebagaimana dalam laporan tersebut, misalnya adalah penikaman dengan senjata tajam, pemukulan, atau mengikatkan kawat di leher, tangan dan kaki. Bentuk-bentuk pelecehan seksual juga terdapat dalam laporan termasuk berbagai bentuk penyiksaan lainnya.
“Kami telah mendokumentasikan tindakan-tindakan penyiksaan yang konsisten di berbagai area yang mengindikasikan hal tersebut sebagai praktik sistematis yang meluas,” tambah Smith.
Sebagian besar penduduk Kachin adalah penganut Kristen, sementara mayoritas penduduk Myanmar adalah penganut Budha.
Menanggapi laporan itu, Ye Htut, jubir Presiden Thein Sein, mengatakan bahwa pihaknya belum melihat laporan tersebut, namun menolak adanya praktik penyiksaan yang sisematis. Ia menyebut laporan tersebut sebagai “pernyataan sepihak”.
“Laporan itu tidak memiliki bukti-bukti kongkrit. Jika ada bukti kongkritnya, mereka bisa menyerahkannya kepada pemerintah dan pemerintah akan mengadakan penyelidikan untuk menghukum para pelaku jika memang ditemukan adanya pelanggaran,” kata Htut.
Ia juga mengatakan bahwa aparat keamanan Myanmar tidak pernah menggunakan penyiksaan sebagai senjata di wilayah-wilayah konflik.
“Ada banyak individu yang melakukan praktik-praktik penyiksaan, namun itu bukan kebijakan militer maupun pemerintah Myanmar,” tambahnya.
Ia pun membandingkannya dengan aksi-aksi penyiksaan yang dilakukan prajurit AS di Afghnistan dan Irak.
“Hal itu bukan berarti kebijakan militer atau pemerintah AS,” kata Htut lagi.
Selain penduduk Kachin, penduduk etnis Rohingya yang beragama Islam juga menjadi korban kebijakan pemerintah Myanmar yang dianggap diskriminatif.(ca/bbc)