Hongkong, LiputanIslam.com — Para aktifis Hongkong menggelar referendum online tidak resmi dalam upaya mereka memperjuangkan hak rakyat Hongkong untuk menentukan pemimpin mereka sendiri.
Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita BBC, hari ini (20/6), para aktifis yang tergabung dalam gerakan Occupy Central tengah menggalang referendum online untuk menentukan pemimpin eksekutif Hongkong yang selama ini ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing.
Menurut kelompok tersebut, sebanyak 35.000 suara telah diberikan oleh penduduk Hongkong dalam waktu satu jam sejak referendum dimulai.
Pemerintahan Hongkong menyatakan dalam situs resminya bahwa referendum yang digelar tersebut tidak memiliki dasar hukum.
BBC melaporkan bahwa langkah tersebut dipastikan membuat marah para pejabat Cina yang berujung pada pembubaran “pemerintahan 2 sistem” yang selama ini diterapkan di Hongkong. Dengan sistem ini, pemerintah pusat di Beijing memberikan keleluasaan kepada Hongkong untuk menjalankan sistem ekonomi pasar bebas (kapitalisme) namun dengan dimpin oleh pejabat eksekutif yang ditunjuk oleh Beijing.
Dalam referendum tersebut, pemberian suara dimulai tengah hari melalui popvote.hk. Namun organiser mengklaim situs mereka mendapat serangan siber tidaka lama setelah pemberian suara dimulai.
Popvote.hk didisain oleh 2 institusi pendidikan Hongkong, University of Hong Kong dan Hong Kong Polytechnic University untuk menguji sejauh mana kampanye yang digelar Occupy Central mendapat dukungan publik Hongkong.
Awalnya pemberian suara akan dihentikan pada tanggal 22 Juni, namun kemudian diundur hingga tanggal 29 setelah terjadinya serangan siber minggu ini.
Organiser berharap peserta referendum akan mencapai ratusan ribu suara untuk memberikan pesan politik yang kuat kepada pemerintahan Hongkong dan Cina, bahwa rakyat Hongkong menghendaki diberi hak untuk menentukan sendiri pemimpin mereka pada tahun 2017 mendatang.
Seorang jubir pemerintahan Hongkong yang dimintai komentarnya tentang referendum tersebut, mengatakan bahwa referendum tersebut ilegal karena bertentangan dengan UU yang mengatur kehidupan politik rakyat Hongkong yang menetapkan bahwa pemimpin eksekutif (setingkat gubernur) dipilih oleh komite nominasi.
Dalam referendum tersebut, masyarakat diberikan 3 pilihan yang semuanya terkait dengan hak rakyat Hongkong untuk menentukan sendiri kandidat pemimpin eksekutif sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
Pada pemilihan pemimpin eksekutif Hongkong tahun 2017 mendatang rakyat Hongkong diperbolehkan menentukan pemimpin eksekutifnya sendiri. Namun daftar nominasinya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Sementara para aktifis menghendaki rakyat Hongkong sendiri yang menentukan para kandidatnya untuk menjamin pemimpin eksekutif mendaatang tidak hanya menjadi kepanjangan tangan rezim Beijing.(ca/bbc)