Jakarta, LiputanIslam.com–Suara penolakanterhadap RUU Pilkada yang antara lain mengatur agar pilkada dilakukan oleh DPRD, terdengar semakin keras. Kemarin (14/9) aksi demo tolak RUU Pilkada dilakukan serentak di lima kota, Jakarta, Bandung, Banda Aceh, Makassar, dan Semarang.
Di Bandung, aksi demo dilakukan di kawasan larangan berkendara mobil atau Car Free Day, di Dago. Relawan yang menggunakan topeng wajah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan wajah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengajak masyarakat untuk menandatangani spanduk tolak RUU Pilkada. Spanduk putih sepanjang 10 meter itu terlihat sudah berisi banyak tandatangan tolak RUU Pilkada dan dukung Pilkada langsung. Salah satu penandatangan spanduk adalah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.
Sambil bersepeda di CFD, Ridwan meluangkan waktunya menandatangani petisi tersebut.
“Pilkada langsung oleh rakyat adalah fundamental,” tulis Emil sapaan akrab Ridwan di atas spanduk tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Selly Martini, nantinya spanduk yang berisi dukungan Pilkada Langsung ini rencananya akan diberikan kepada Presiden SBY, Selasa (16/9/2014) mendatang.
“Harapannya dengan semakin banyak orang yang mendukung, maka DPR akan berpikir ulang untuk mengesahkan RUU Pilkada ini,” kata Selly, seperti dikutip Detik.com.
“Kita ingin membuat awarenes ke masyarakat agar mereka tahu bahwa DPR ini mau mengambil alih Pilkada seperti di zaman Orba,” ujar Selly yang merupakan Anggota Badan Pekerja ICW tersebut.
Di Jakarta, demo berlangsung di Bundaran HI dan dihadiri sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Ibukota. Mereka meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengambil keputusan dengan membatalkan RUU Pilkada tersebut. Menurut mereka, Pilkada tidak langsung merupakan cerminan kemunduran demokrasi bangsa.
Di Makassar, aksi demo juga memanfaatkan momen car free day di hari Minggu pagi di Pantai Losari. Aliansi masyarakat sipil Sulawesi Selatan membentangkan kain putih sepanjang 50 meter dan meminta warga Makassar menandatangani kain itu sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada. (dw) Baca: Pilkada dan Demokrasi Rivalitas