Beirut, LiputanIslam.com — Setelah mengalami kebuntuan selama hampir setahun, Lebanon akhirnya memiliki pemerintahan baru yang definitif yang merangkul pihak-pihak yang selama ini saling bermusuhan.
“Setelah upaya-upaya penuh kesabaran selama 10 bulan, pemerintahan yang melindungi kepentingan nasional kini telah lahir,” kata perdana menteri terpilih Tammam Salam dalam pengumuman yang dilakukannya di kantor kepresidenan, Sabtu (15/2). Salam ditemani para pejabat dan tokoh-tokoh politik Lebanon dalam pengumuman tersebut.
Pemerintahan baru tersebut disebut juga sebagai “pemerintahan persatuan” karena melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan, yaitu Hizbollah dan Al Muqtabal (kelompok Sunni).
“Ini adalah pemerintahan persatuan, satu formula terbaik untuk mengatasi semua tantangan,” tambah Salam.
Lebanon tidak memiliki pemerintahan definitif sejak terpilihnya Tammam Salam sebagai perdana menteri bulan April 2013 lalu. Penyebabnya adalah adanya perbedaan yang tajam antara blok Hizbollah Cs (Blok 8 Maret) dengan Al Muqtabal cs (Blok 14 Maret) tentang konflik Suriah.
Sempat muncul kekhawatiran Presiden Suleiman akan memaksakan pembentukan pemerintahan tanpa melibatkan Hizbollah, setelah ia mengadakan pertemuan dengan raja Saudi Arabia dan mendapatkan janji bantuan persenjataan senilai miliaran dollar. Hal itu dianggap akan menimbulkan ketidakstabilan politik.
Namun pada tgl 21 Januari lalu kebuntuan mencair setelah pemimpin Al Muqtabal yang juga mantan perdana menteri Saad Hariri menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Hizbollah dalam pemerintahan persatuan demi stabilitas Lebanon.
Meski belum ada pengumuman susunan kabinet, media Lebanon Daily Star melaporkan bahwa Tammam Salam telah menunjuk Samir Moqbel sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Nuhad Mashnouq, Gebran Bassil, dan Ali Hasan Khalil masing-masing sebagai Mendagri, Menlu dan Menkeu.(ca/press tv)