LiputanIslam.com – Menjelang musim lebaran tiba, akan banyak pejabat yang menerima gratifikasi lebaran dari banyak pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa ada sanksi pidana bagi pejabat yang menerima gratifikasi lebaran. Apalagi jika gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas kerja.
Para pejabat negara yang menerima gratifikasi lebaran sehubungan dengan jabatannya harus melapor ke KPK paling lambat 30 hari setelah penerimaan. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 no. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, pun menambahkan bahwa para pejabat negara pun dilarang meminta tunjangan hari raya (THR) atas nama individu maupun institusi karena berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, KPK pun mengingatkan bahwa para pejabat dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik dan semacamnya karena berdampak pada benturan kepentingan. (Ay/Tempo)