Kupang, LiputanIslam.com — Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan penambahan masa jabatan presiden akan membuka peluang terjadinya otoritarianisme.
“Menurut saya, menambah periode masa jabatan presiden sama artinya dengan membuka ruang terjadinya otoritarianisme, karena semakin lama kekuasaan di tangan satu orang, cenderung melakukan monopoli secara paksa,” kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Jumat (29/11).
Menurut dia, di tangan kekuasaan eksekutif akan menentukan distribusi sumber daya kekuasaan sehingga yang muncul adalah otoriter dan korup.
Oleh karena itu, kata dia, penambahan periode masa jabatan presiden justru akan menciptakan anomali kekuasaan dan anomali demokrasi. Selain itu, militansi politik para kompetitor menjadi jenuh dan justru akan mengurangi gairah demokrasi di tingkat masyarakat.
“Sebenarnya masa jabatan yang telah berlangsung sekarang dengan 5 tahun, dan dibatasi hanya dua periode menurut saya masih relevan,” katanya.
“Model ini berlaku hampir di sebagian besar negara demokrasi dibandingkan dengan model yang lain,” kata mantan Pembantu Rektor I UMK itu.
Baca juga: Ke Depan, PBNU Ingin Presiden Dipilih MPR
Sementara, Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr Johanes Tuba Helan SH MHum, mengatakan, wacana penambahan masa jabatan presiden sama sekali tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat.
“Menurut saya, usulan ini tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat, sehingga tidak perlu dibahas,” kata Helan, di Kupang, Jumat, terkait wacana penambahan masa jabatan presiden.
Menurut mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu, masa jabatan satu periode, dua periode maupun tiga periode atau bahkan tanpa batas waktu juga harus memiliki dasar argumentasi secara ilmiah.
“Jadi bukan didasarkan pada keinginan orang per orang atau kelompok tertentu saja,” katanya.
Menurut dia, dalam sistem demokrasi diperlukan kaderisasi, sehingga masa jabatan presiden lima tahun untuk dua periode sudah sangat tepat. (Ay/Antara)