Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan PT Jakarta Monorail (JM), perusahaan yang membangun proyek monorel di Jakarta.
Seperti diketahui, proyek monorel sudah bermasalah sejak dibangun pada tahun 2004, di masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Pembangunan lantas dilanjutkan pada bulan Oktober 2013, dengan menunjuk JM sebagai kontraktor. Namun belum ada perkembangan berarti, lantaran banyak perselisihan antara pemerintah dengan kontraktor. Selain itu, JM juga diragukan memiliki dana untuk membiayai proyek tersebut.
Dari laporan thejakartapost.com, 13 Januari 2015, saat ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun surat kepada JM untuk mengakhiri kerjasama.
“Kami telah memutuskan bahwa proyek ini tidak bisa dilanjutkan oleh PT Jakarta Monorail. Kami akan mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut untuk membatalkan kerjasama dan menghentikan semua kegiatan,” kata pria yang akrab disapa Ahok ini.
Ahok melanjutkan bahwa rute yang diusulkan JM untuk dibangun monorail tidak layak. JM berencana membangun di rute jalur hijau, memanjang sejauh 14,3 km dari Komando Daerah Kepolisian menuju Museum Mandala, Jakarta Selatan, dengan 16 stasiun.
Selain itu, stasiun/ depo yang hendak dibangun berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan di Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, keberadaan stasiun itu akan menambah kemacetan lalu lintas.
JM juga mengusulkan untuk membangun jalur biru sepanjang 13,7 km membentang dari rute Kampung Melayu di Jakarta Timur ke Grogol, Jakarta Barat, dengan 14 stasiun.
Ahok menambahkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk melanjutkan pembangunan monorel melalui tender baru. “Jika JM masih ingin mengembangkan monorel di Jakarta, mereka harus bersaing dengan perusahaan lain melalui tender. Mereka juga harus mengusulkan rute yang berbeda. Rute saat ini tidak layak,” katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan bahwa pemerintah telah siap dengan segala konsekwensi yang akan diterima akibat pemutusan hubungan kerjasama. “Kami mungkin akan terbelit masalah hukum ketika proyek itu dibatalkan, namun itu lebih baik daripada membiarkan proyek ini terlantar,” jelas Saefullah
Sementara itu, Direktur JM Sukmawati mengatakan bahwa perusahaan belum menerima surat resmi atau konfirmasi dari pemerintah, sehingga ia untuk mengomentari masalah ini.
“Kami masih menunggu surat sehingga kami tidak bisa komentar. Pak Ahok sudah mengancam akan membatalkan kontrak kota dengan JM pada Oktober lalu,” kata Sukmawati.
Dia juga mengungkapkan bahwa perusahaannya telah berdiskusi secara intensif dengan pemerintah kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas masalah teknis dalam pembangunan, tetapi Ahok tidak hadir.
“Yang aneh, pemerintah hendak membatalkan kontrak lantaran rute stasiun, itu bisa dicari solusi atau alternatif lain. Kendala utama kami adalah, kami tidak memiliki dukungan dari gubernur ataupun birokrasi, sedangkan nasib pembangunan monorel Jakarta ada di tangan gubernur sekarang,” katanya. (ba)