Washington, LiputanIslam.com–Rencana investasi miliaran dolar yang baru-baru ini diperkenalkan AS berguna bagi Israel, tetapi tidak bagi Palestina. Demikian penilaian sejumlah ahli politik dan diplomat dunia kepada kantor berita RT.
Rencana bernama “opportunity of the century” ini diperkenalkan oleh menantu dari Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, di depan media pada Sabtu (22/6). Di dalam rencana ini, Kushner mengklaim akan dibuat jutaan pekerjaan di Tepi Barat dan Gaza, serta akan meningkatkan GDP Palestina dalam 10 tahun ke depan.
Dana investasi ini akan didapatkan dari sumbangan yang sebagian besar berasal dari negara-negara Teluk. Dana sebanyak $50 miliar akan disalurkan ke Tepi Barat, Gaza, serta Yordania, Mesir, dan Lebanon di mana terdapat jutaan pengungsi Palestina.
Namun, menurut profesor ilmu politik dari Universitas Birzait, rencana ini tidak menawarkan hal baru.
“Di dalam era Shimon Peres sebagai Perdana Menteri di Israel (1995-1996), dia mencoba pendekatan seperti itu tentang [bantuan] kemudahan ekonomi kepada Palestina alih-alih berbicara tentang solusi politik,” katanya. Rencana Peres tidak mendapatkan hasil apa-apa.
Nimr mengingatkan tentang sebuah laporan Bank Dunia yang mengatakan bahwa Palestina akan mendapat dana tambahan $5,5 miliar setiap tahun jika memiliki akses ke Laut Tengah dan Laut Mati, yang kini diblokir oleh Israel.
Mantan diplomat AS, Jim Jatras, menyebut rencana investasi itu pada dasarnya adalah ultimatum untuk Palestina. Negara itu mungkin akan dipaksa untuk menerimanya karena kurangnya pilihan lain.
“Hal ini berasal dari asumsi bahwa Palestina tidak punya pilihan. ‘Kalian tidak suka kesepakatan ini? – bagus. Tunggu sampai [kesepakatan] berikutnya yang bahkan lebih buruk bagi kalian. Kalian tidak menyukainya juga? Tunggu sampai yang berikutnya, yang akan lebih buruk lagi,’” tuturnya.
Palestina menolak rencana itu karena “satu-satunya tujuan Amerika adalah kemakmuran Israel,” kata Nimr. Jatras juga menyetujui bahwa Palestina memahami bahwa rencana itu akan condong menguntungkan Israel. Tidak hanya warga Israel dapat terus mempertahankan pemukiman ilegal mereka di Tepi Barat, tetapi juga mereka bisa memperluas kontrol mereka atas tanah dan sumber daya air Palestina.
Selama bertahun-tahun, negara-negara Arab mengaku hanya akan menormalkan hubungan dengan Israel setelah rezim Zionis itu menarik diri dari semua tanah yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem. Memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab, khususnya yang di Teluk, telah menjadi tujuan Israel sejak lama.
“[Arab] memiliki potensi besar secara ekonomi dari sudut pandang Israel. Sekarang, orang Israel dapat membayangkan pasar yang sangat luas untuk produk mereka; investasi; uang masuk ke Israel. Semua itu akan membuat Israel benar-benar makmur, sekaligus mengakhiri isu Palestina. Ini adalah keuntungan bagi Israel, tentu saja,” kata Nimr. (ra/rt)