Jakarta, LiputanIslam.com — Agar para narapidana kasus korupsi tidak memiliki jalan pintas untuk terbebas dari jeratan hukum, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para narapidana.
“Majelis hakim di Mahkamah Agung harus menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari para terpidana kasus korupsi,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11).
ICW mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).
“Mahkamah Agung mesti waspada, publik khawatir ini dijadikan jalan pintas oleh pelaku korupsi untuk terbebas dari jerat hukum. Banyak nama besar, mulai Anas Urbaningrum, Setya Novanto, sampai pada OC Kaligis yang sedang berupaya menempuh jalur itu,” kata dia.
Menurutnya, alih-alih menunjukkan pemberian efek jera yang maksimal justru MA malah mengurangi hukuman enam terpidana kasus korupsi pada tingkat PK
Model pengurangan hukuman tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni pidana penjara dan pengurangan ataupun penghapusan uang pengganti.
Baca juga: DPR Belum Sepakati Napi Koruptor Nyaleg Meski KPU Kukuh
“Hal ini sekaligus menegaskan dugaan selama ini yang timbul di tengah masyarakat bahwa lembaga peradilan tidak lagi berpihak pada pemberantasan korupsi,” ungkap Kurnia.
Ia pun menambahkan upaya KPK menjadi sia-sia jika pada saat persidangan pelaku korupsi justru mendapatkan pengurangan hukuman oleh majelis hakim.
Ia pun menegaskan dalam 11 Tahun, 101 Narapidana Dibebaskan. Sehingga ia menuntut MA harus selektif dan KPK serta Komisi Yudisial mengawal secara ketat proses jalannya PK di MA. (Ay/Antara/Tempo)