LiputanIslam.com — Hongkong Transition Project adalah “pemain penting” dalam gerakan reformasi di Hongkong. Salah satu tugas pentingnya adalah melegitimasi referendum demokrasi yang digelar oleh Occupy Central bulan Juni lalu, yang selanjutnya menjadi dasar pembenaran aksi-aksi demonstrasi yang terjadi kemudian.
Media Inggris Guardian pada bulan Juni lalu menulis artikel dukungan bagi aksi-aksi demonstrasi berjudul “Referendum Tak Resmi Pro-Demokrasi Hong Kong menjengkelkan Beijing”, menyebutkan bahwa 730.000 warga Hongkong telah menandatangani petisi tuntutan referendum Hongkong yang mempermalukan Cina.
Kelompok Occupy Central, yang pada referendum itu menambahkan namanya dengan “dengan Cinta dan Perdamaian” pada dasarnya tengah memaksa Beijing untuk menyetujui tuntutan mereka: pemilu langsung tanpa campur tangan pemerintah Cina. Terutama dengan ancaman mereka untuk menduduki kawasan-kawasan bisnis (Central) dan pemerintahan Hongkong (Admiralty) jika tuntutan itu tidak disetujui Cina.
Transition Project juga terkait dengan kelompok-kelompok yang didanai pemerintah AS lainnya seperti Civic Exchange. Didanai oleh Exxon, NDI, British Council, Rockefeller Brothers Fund, Morgan Stanley, Citi Group, hingga Konsulat Inggris di Hongkong sendiri, klaim kelompok Civic Exchange sebagai “lembaga kajian kebijakan publik yang independen” adalah sebuah lelucon.
National Democratic Institute (NDI) dalam situs resminya secara terbuka menyebutkan tujuannya di Hongkong:
“Pada tahun 2005, NDI menginisiasi program kepemimpinan politik pemuda selama 6 bulan yang berfokus pada melatih sekelompok politisi yang tengah naik daun dalam hal kemampuan komunikasi politik. Pada tahun 2006, NDI melancarkan program pelatihan kampanye Dewan Distrik bagi kandidat-kandidat dan menejer kampanye sebelum pemilihn tahun 2007.”
NDI juga telah menggelar beberapa kali acara diskusi politik yang melibatkan para politisi, pejabat pemerintah, dan aktor-aktor “civic society” Hongkong dengan tujuan mengkampanyekan reformasi politik di Hongkong.
Pada tahun 2012, NDI mendukung kelompok SynergyNet menghadirkan berbagai panelis dari lintas partai politik dan idiologi mendiskusikan tentang sistem pemerintahan koalisi yang dianggap dapat mempermudah proses legislasi.
“Sesungguhnya organisasi-organisasi, forum-forum dan kelompok-kelompok politik yang terafiliasi dengan kelompok gerakan “Occupy Central” terasosiasi dengan dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing, khususnya pemerintah AS melalui NDI. Karena “demokrasy” adalah “pemerintahan sendiri,” dan setiap langkah yang dilakukan “Occupy Central” terkait dengan kepentingan asing, maka “demokrasi” tentu saja adalah bukan agenda sebenarnya dari aksi-aksi protes itu,” tulis Cartalucci dalam artikelnya.
“Sebaliknya, ini adalah “rekolonisasi halus” oleh Washington, Wall Street, dan London,” tambah Cartalucci.
Menurut Cartalucci, jika “Occupy Central” berhasil memaksa Beijing mengijinkan orang-orang mereka memimpin Hongkong, maka yang berkuasa di Hongkong pada dasarnya adalah kepentingan asing melalui kaki tangannya, bukan rakyat Hongkong sendiri.
“Occupy Central” hanya salah satu dari beberapa “langkah gambit” yang dilakukan AS melawan Cina. Dan hal itu tampak jelas dalam situs resmi NED, yang sebanyak 4 halamannya membuka kegiatan NED di Cina yang difokuskan pada 4 bagian: Cina pada umumnya, Tibet, Xinjiang dan Hong Kong.
Seluruh pendanaan NED ditujukan kepada kelompok-kelompok oposan Cina. Mereka berkisar dari organisasi-organisasi “pengamat” dan “media”, partai-partai politik hingga kelompok-kelompok ekstrim. Semua itu sangat jelas menunjukkan tujuan AS untuk mengepung, mengekang dan kemudian menumbangkan pemerintahan Cina dan menggantinya dengan regim baru yang disukai AS.(ca)
NB: Tulisan pertama artikel ini silakan klik di sini.