Ramallah
, LiputanIslam.com — Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kembali menegaskan sikapnya tentang status kota Al Quds (Jerussalem Timur) sebagai ibukota Negara Palestina yang tidak bisa ditawar lagi.
Sebagaimana dilaporkan media Israel Jerusalem Post yang mengutip pernyataan Jubir Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudaineh, hari Kamis (20/2) yang mengatakan bahwa “Otoritas Palestina tidak akan menerima kesepakatan perdamaian dengan Israel tanpa menyertakan al-Quds (Jerusalem) sebagai ibukota negara Palestina mendatang”.
Menurut Abu Rudaineh, Otoritas Palestina juga tidak mengakui Israel sebagai negara yahudi sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan perdamaian dengan Israel. Selain itu ia juga menegaskan kembali sikap Abbas terhadap pembangunan pemukiman yahudi di wilayah pendudukan yang dianggap ilegal. Dan sikap terakhir Abbas yang tidak bisa berubah adalah tuntutan pembebasan semua warga Palestina di penjara-penjara Israel.
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Abbas bertemu dengan Menlu Amerika John Kerry di Paris pada hari Kamis untuk membicarakan proposal perdamaian Palestina-Israel yang diajukan Amerika.
Palestina dan Israel memulai lagi perundingan perdamaian kedua negara pada bulan Juli 2013 lalu yang sempat terhenti tahun 2010 setelah Israel menolak menghentikan pembangunan pemukiman-pemukiman yahudi di wilayah pendudukan.
Menlu Amerika telah memberi batas waktu selama 10 bulan untuk menuntaskan perundingan, dan batas tersebut akan berakhir bulan April mendatang.
Palestina berupaya membentuk negara berdaulat di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza dan Al Quds dan menuntut Israel menarik diri dari wilayah-wilayah tersebut yang didudukinya. Namun Israel menolak untuk kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, tahun dimana mereka mencaplok Tepi Barat, Jalur Gaza dan Al Quds melalui perang singkat yang disebut “Perang 6 Hari”.(ca/press tv/jerussalem post)