Kupang, LiputanIslam.com— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun 60.500 rumah layak huni dengan memanfaatkan anggaran dana desa. Hal ini telah disepakati oleh Dinas PMD dari 21 kabupaten se-NTT di Kabupaten Rote Ndao beberapa waktu lalu.
“Target kami ada 15.000 lebih rumah layak huni dibangun setiap tahun dengan dana desa dan hingga tahun 2023 bisa mencapai sekitar 60.500 lebih rumah bisa dibangun di NTT,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, Rabu (10/4).
Petrus Manuk mengatakan, pembangunan rumah ini rencananya akan dilakukan mulai 2020 hingga 2023. Namun, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sudah mulai merealisasikannya tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengalokasikan sebanyak 10 rumah layak huni untuk setiap desa dengan dana desa senilai Rp 69 juta per rumah.
“Kami apresiasi untuk Rote Ndao yang sudah memulai di tahun ini. Untuk kabupaten lain akan dilakukan mulai 2020 dengan alokasi lima rumah per desa, masing-masing Rp 50 juta per rumah,” ujarnya.
Dia menyampaikan, langkah ini dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di NTT. Sebab, masih ada sekitar 1 juta warga yang hidup dalam kemiskinan di provinsi ini.
“Karena itu kami sepakati arah pemanfaatan dana desa ini harus lebih menekan angka kemiskinan, salah satunya pembangunan rumah layak huni ini di seluruh desa di NTT,” ucapnya.
Dana desa yang digelontorkan Pemerintah terus meningkat sejak 2015 sekitar Rp 812 miliar lebih menjadi Rp 3,02 triliun lebih untuk 2019. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan untuk menaikan dana desa dari Rp 257 triliun hingga tahun 2019 dinaikan menjadi Rp 400 triliun hingga tahun 2024.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko P Sandjojo menjelaskan, tata kelola pencairan dan pemanfaatan Dana Desa semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan penyerapan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya.
Pada 2015, dana desa sebesar Rp 20,67 triliun hanya terserap 82,72 persen. Pada 2016, penyerapan Dana Desa mencapai 97,65 persen dari anggaran Rp 46,98 triliun, lalu 98,54 persen dari Rp 60 triliun pada 2017, dan tahun lalu tercatat 99,3 persen juga dari anggaran Rp 60 triliun. (sh/republika)