LiputanIslam.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoaks (KAMAKH) telah melaporkan 6 lembaga quick count terdaftar ke Bareskim Polri karena diduga melakukan kebohongan publik dengan menayangkan hasil quick count yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf.
6 lembaga tersebut adalah Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Charta Politika, Poltracking, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Kuasa Hukum KAMAKH, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa berdasarkan data dari ribuan TPS justru paslon Prabowo-Sandi lebih unggul. Hal ini membuat bingung masyarakat. Jika nanti yang menang Prabowo, bagaimana nanti mempertanggungjawabkannya.
6 lembaga tersebut dilaporkan atas pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
“Jangan membuat kebingungan masyarakat kita, ini sudah sangat dahsyat sekali lho penggiringan opini quick count ini, apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini,” ujar Pitra.
Ia meminta kepada Bareskim Polri untuk segera mengaudit lembaga survei tersebut dan menelusuri TPS mana saja yang mereka jadikan sampel. Laporan tersebut sudah diajukan, namun pihak polri belum menanggapi. (Ayu/CNN)