LiputanIslam.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa masih banyak nama-nama anggota DPR yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat DPR adalah Dewan yang seharusnya memberikan contoh bagi penyelenggara lain di dalam negara. ICW pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan nama-nama tersebut.
“Kami dorong KPK umumkan nama-nama penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN,” ujar Almas Syafrina, peneliti ICW pada Minggu (31/3) lalu.
“Kami sangat menyayangkan, karena suka atau tidak suka, pelaporan LHKPN diwajibkan bagi seluruh penyelenggara negara. Seharusnya anggota DPR justru menjadi contoh bagi penyelenggara negara yang lain agar patuh lapor LHKPN,” tambahnya.
Dia pun menandaskan, apalagi banyak anggota DPR yang mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif pada pemilu kali ini, sehingga dengan diumumkannya nama-nama tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk masyarakat dalam menentukan pilihan.
Penyerahan LHKPN ditutup pada hari Minggu (31/3) pada pukul 23.59 WIB. Namun jumlah anggota DPR yang lapor belum sampai 50 persen. Menurut Direktur Utama Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Isnaini, dari sekitar 300 ribu Wajib Lapor LHKPN, baru 69,36 persen saja yang melaporkan. Sedangkan khusus anggota DPR baru mencapai 49,1 persen yang melaporkan.
Jadi, dari jumlah 556 nama anggota DPR yang wajib lapor LHKPN, baru tercatat 273 nama yang melaporkan. 283 nama tercatat belum melaporkan LHKPN. (Ayu/Detik)