Donetsk, LiputanIslam.com — Meski telah mendapatkan seruan untuk menunda referendum dari pemerintah Rusia, 2 provinsi Ukraina timur tetap akan menggelar referendum tanggal 11 Mei mendatang. Kedua Provinsi itu adalah Donetsk dan Lugansk.
“Ini bukan keputusan kami, ini keputusan rakyat Donbas,” kata Andrey Purgin, salah seorang pemimpin Donetsk People’s Republic, Kamis (8/5). Donbas adalah nama sebutan dari wilayah kaya mineral yang berada di Ukraina Timur, termasuk Donetsk dan Lugansk.
“Rakyat Donbas memiliki kesempatan untuk melakukan langkah heroiknya, dan kami tidak akan menghancurkan harapan mereka,” tambah Purgin.
Menurut Purgin, keputusan untuk tetap menggelar referendum tanggal 11 Mei nanti telah mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen setempat, Kamis kemarin (8/5).
“Rakyat tidak percaya dengan pemerintah di Kiev,” kata Miroslav Rudenko, salah seorang pemimpin milisi Donetsk kepada kantor berita Interfax. “Selain itu reaksi rezim Kiev terhadap proposal yang diajukan Presiden Rusia untuk menghentikan operasi militer, tidak mencukupi.”
Sementara itu pemimpin milisi lainnya, Denis Pushilin, mengatakan, “rakyat wilayah ini telah menetapkan untuk menggelar referendum. Ada jutaan orang yang siap untuk menetapkan suaranya.”
Di sisi lain, parlemen Provinsi Lugansk pun telah memutuskan untuk menggelar referendum tanggal 11 Mei. Vasily Nikitin, ketua panitia referendum setempat mengatakan, “Referendum akan digelar sesuai rencana. Surat-surat suara sudah dikirim ke tempatnya.”
Menurut Nikitin, dalam referendum tersebut rakyat akan menyampaikan keinginnanya, apakah menginginkan berdirinya Republik Rakyat Lugansk yang merdeka dari pemerintahan Ukraina. Hasil referendum, menurut keterangan Nikitin, akan diumumkan hari Senin (12/5).
Sementara itu, menanggapi keputusan kedua provinsi tersebut, Leonid Slutsky, Ketua Komisi Negara-Negara Bagian Parlemen Rusia mengatakan bahwa Rusia menghargai keputusan tersebut sebagai hak rakyat Donetsk dan Lugansk.
Mengenai usulan Rusia untuk menunda referendum, Slutsky mengatakan, hal itu hanyalah keinginan Rusia untuk menghindarkan terjadinya pertumpahan darah di Ukraina timur yang mayoritas penduduknya berbahasa dan berbudaya Rusia. Ia juga mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengirimkan tim pengamat untuk mengawasi jalannya referendum karena itu adalah urusan internal.
Ketegangan Tidak Berkurang
Menanggapi kabar tentang referendum tersebut di atas, hari Kamis (8/5) Kepala Dewan Keamanan Ukraina Andrey Parubiy mengatakan bahwa operasi militer di Ukraina timur akan tetap dilakukan meski ada referendum.
“Operasi anti-terorisme akan tetap berjalan,” kata Parubiy.
Pada saat yang hampir bersamaan, Presiden Rusia Vladimir Putin, hari Kamis, menginspeksi latihan perang besar-besaran yang ditujukan untuk menghadapi serangan nuklir musuh. Latihan ini digelar menjelang perayaan Hari Kemenangan tgl 9 Mei (hari ini) yang menandakan kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II.
“Kami melakukan latihan untuk menguji kesiapan angkatan perang Rusia. Latihan ini telah diumumkan sejak November tahun lalu. Latihan akan mencakup semua unit militer negeri ini,” kata Putin kepada wartawan di Kementrian Pertahanan Rusia.
Bagaimana pun latihan ini bisa ditafsirkan sebagai pesan politik Rusia, bahwa Rusia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik militer regional, termasuk di Ukraina.(ca/russia today)